TANJUNGPINANG (HAKA) – Kebijakan Pemkab Karimun, terkait mekanisme pembayaran insentif guru TPQ di wilayah pedesaan menuai kritik mahasiswa.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kundur (HIMK) Tanjungpinang-Bintan, Aidil Fitri, menilai, ada ketidakadilan penyaluran insentif guru kelurahan dan desa.
“Rasanya rak adil kalau guru kelurahan sudah menerima pencairan, sementara guru desa masih menunggu tanpa kepastian,” ujar Aidil kepada hariankepri.com, Senin (18/5/2026).
Aidil menyoroti kesiapan Pemkab Karimun sebelum melimpahkan beban pembayaran insentif tersebut ke tingkat desa.
Ia menduga krisis anggaran menyebabkan para pengajar desa belum menerima hak mereka.
“Pemerintah seharusnya lebih siap sebelum melimpahkan pembayaran ke desa. Jangan sampai para guru jadi korban kebijakan yang belum matang kesiapannya,” tegasnya.
Aidil menambahkan, para guru TPQ memiliki peran vital dalam mendidik karakter anak-anak di desa.
“Pemerintah daerah sudah seharusnya memprioritaskan hak mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aidil mendesak Pemkab Karimun segera memberikan klarifikasi terbuka dan memastikan ketersediaan anggaran agar insentif segera cair secara merata.
“Kami berharap Pemkab Karimun segera memberi penjelasan, agar guru TPQ di desa tidak terus-menerus menunggu tanpa kepastian,” pungkasnya. (sih)
