TANJUNGPINANG (HAKA) – Wali Kota Lis Darmansyah, menyampaikan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2025, Senin (29/6/2026).
Lis menyerahkan dokumen itu, dalam Rapat Paripurna bersama jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang.
”Ranperda ini merupakan kewajiban kepala daerah paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujarnya.
Agenda ini menyertakan dokumen
Lis juga mengatakan, Pemerintah Kota Tanjungpinang sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri.
“Alhamdulillah, dengan usaha dan komitmen bersama, kita kembali memperoleh opini WTP,” katanya.
Prestasi tersebut menjadi raihan opini WTP yang ke-12 kalinya bagi Pemko Tanjungpinang secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2013 lalu.
Terkait realisasi, pendapatan daerah Kota Tanjungpinang sepanjang tahun 2025, menyentuh angka Rp982,677 miliar dari target Rp1,077 triliun.
”Penyelesaian tunda bayar menjadi salah satu prioritas utama pemerintah,” tegas Lis.
Realisasi pendapatan itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp207,989 miliar serta kucuran dana pendapatan transfer senilai Rp764,129 miliar.
Sementara pada pos belanja daerah, Pemko Tanjungpinang menggunakan anggaran sebesar Rp983,962 miliar dari pagu awal Rp1,088 triliun.
Penyerapan dana tersebut terbagi untuk kebutuhan belanja operasi sebesar Rp880,442 miliar, belanja modal Rp102,423 miliar, serta belanja tidak terduga.
Pemko Tanjungpinang mencatat posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akhir sebesar Rp9,5 miliar setelah menghitung penerimaan pembiayaan daerah.
Pemerintah masih menyisakan kewajiban utang jangka pendek kepada pihak ketiga, yang mencapai nominal Rp22,808 miliar.
Lis berkomitmen menyelesaikan belanja tunda bayar sebagai salah satu program prioritas dalam pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang tahun 2026.
”Semangat kemitraan antara pemko dan DPRD harus terus diperkuat demi pembangunan daerah,” pungkasnya. (fik)
