TANJUNGPINANG (HAKA) – DPRD Tanjungpinang menyetujui rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026.
Keputusan bersama itu, melalui rapat paripurna DPRD Kota Tanjungpinang, Selasa (11/11/2025). Pimpinan DPRD, beserta Wali Kota, Lis Darmansyah, menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada DPRD telah bersedia melakukan pembahasan rancangan anggaran tahun 2026 tersebut.
Ia mengatakan, KUA-PPAS itu akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD di lingkup Pemko Tanjungpinang.
Lis menjelaskan, penyusunan dokumen rencana anggaran itu akan disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Menurutnya ada lima sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2026. Di antaranya, pembanguanan manusia, dengan meningkatkan akses utama kesehatan bagi ibu dan anak.
Lalu, pembangunan fondasi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
“Memfasilitasi kelompok masyarakat lewat insentif lansia, kader posyandu, imam masjid, dan para guru agama, serta pemberdayaan disabilitas,” tuturnya.
Selanjutnya, kata Lis, aspek pembangunan ekonomi yang berdaya saing. Program ini, menyasar pemberdayaan perekonomian masyarakat tingkat RT dan RW dengan pemberian modal usaha.
“Pembinaan dan fasilitas pemasaran hasil produksi khususnya bagi UMKM,” tambahnya.
Kemudian, kata Lis, adalah pembangunan infrastruktur dasar wilayah dengan menyasar seperti penataan kawasan kumuh pesisir yang ramah lingkungan.
Selanjutnya, aspek lingkungan hidup melalui pembangunan infrastruktur pengelolaan limbah, dan meningkatkan peran masyarakat.
“Yakni, kegiatan penataan kawasan serta penyediaan ruang terbuka hijau yang representatif dan berkelanjutan,” imbuhnya. (rul)
