BINTAN (HAKA) — DPR RI menyetujui tambahan anggaran untuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Demikian penyampaian Kepala Imigrasi Tanjunguban Adi Hari Pianto.
Ia mengatakan, anggaran itu mencakup pengadaan kapal bagi jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepri.
Dengan alokasi tersebut, Kantor Imigrasi Bintan akan memperoleh transportasi laut untuk mendukung tugas pelayanan dan pengawasan.
“Artinya, Imigrasi Bintan akan mendapatkan transportasi laut tersebut nantinya,” ujar Adi, Selasa (29/9/2026).
Petugas akan memanfaatkan kapal itu untuk memperkuat pengawasan perbatasan laut dengan Malaysia, Singapura dan negara tetangga lainnya.
Selain pengawasan, armada itu akan mendukung pelayanan keimigrasian bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar.
Wilayah pelayanan itu mencakup Kecamatan Tambelan serta sejumlah kawasan pesisir di Kabupaten Bintan.
“Semoga alokasi kapal itu segera terealisasi agar bisa layani warga terluar,” katanya.
Dukungan anggaran tersebut hadir setelah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengubah nomenklatur Imigrasi Tanjunguban menjadi Kantor Imigrasi Bintan.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menetapkan perubahan itu melalui surat keputusan pada 6 Agustus 2026.
“Perubahan nomenklatur itu mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 2026,” ungkap Adi.
Perubahan nomenklatur berjalan seiring perluasan wilayah administrasi pelayanan keimigrasian.
Petugas kini melayani masyarakat di Kecamatan Teluk Bintan, Bintan Pesisir, Mantang dan Tambelan.
Sebelumnya, Imigrasi Tanjunguban hanya melayani Kecamatan Bintan Utara, Seri Kuala Lobam dan Teluk Sebong.
“Kami akan fokus sosialisasi keimigrasian ke warga Tambelan yang jarak jauh dari Pulau Bintan,” tutupnya. (rul)
