BINTAN (HAKA) – Pemkab Bintan sedang mengurus sertifikat lahan 10 Hektare (Ha) ke BPN, untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR), dengan jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA. Demikian ditegaskan oleh Kadis Sosial Bintan, Samsul.
Menurut Samsul, pihaknya juga akan mengurus izin persetujuan teknis (pertek) pemenuhan baku mutu air limbah, serta Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Kemudian, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) SR seluas 2,8 Ha di atas 10 Ha, ke PUPRP Bintan, sesuai mekanisme ruang pemanfaatan lahan.
Ia menegaskan, pembangunan semua fasilitas sekolah dilakukan secara bertahap mulai ruang kelas, asrama siswa serta fasilitas olahraga maupun rumah ibadah pada tahun 2026.
“Pemkab Bintan hibahkan lahan, mengurus UKL-UPL dan izin PBG nya. Untuk, semua biaya pembangunan infrastruktur fisik bangunan, operasional proses belajar mengajar sekolah dari Pemerintah Pusat,” ucap Samsul saat dikonfirmasi hariankepri.com, Senin (18/8/2025).
Ia menyebutkan, pihaknya telah mengajukan proposal ke Kementerian Sosial (Kemensos), tentang kuota siswa kategori kurang mampu untuk mengikuti proses belajar mengajar sebanyak 900 siswa.
“Satu rombongan belajar (rombel) ada 25 siswa. Dengan rincian SD sebanyak 6 rombel, SMP 16 rombel, dan SMA 16 rombel,” tutupnya.
Samsul menambahkan, Sekolah Rakyat dirancang untuk membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera, termasuk mereka yang putus sekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA.
“Operasional sekolah akan dikelola oleh Kemensos, dan tenaga pendidiknya direkrut oleh Kemendikdasmen yang statusnya sebagai pegawai pusat,” tuturnya.
Untuk lokasi, kata Samsul, lahan SR yang disiapkan oleh Pemkab Bintan itu tidak jauh dari Kantor PU dan Disdukcapil, Kompleks Perkantoran Bupati Bintan, Bandar Seri Bentan Buyu. (rul)
