TANJUNGPINANG (HAKA) – Tekanan berat saat ini tengah menghimpit kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepri.
Kebijakan pemerintah pusat yang memotong transfer daerah dalam jumlah besar memicu kondisi tersebut.
“Pengurangan dana hingga setengah triliun rupiah memengaruhi belanja lain seperti TPP ASN,” kata Anggota DPRD Kepri, Ismiyati kepada hariankepri.com, kemarin.
Pengurangan dana bernilai fantastis ini, merusak postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Menyesuaikan pengurangan anggaran sebesar Rp500 miliar itu bukan hal yang mudah,” ungkap politisi perempuan ini.
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kepri, juga merasakan langsung dampak nyata dari efisiensi ini.
“Beban penyesuaian paling berat bagi kita saat ini adalah masalah gaji dan TPP ASN,” sebut Ismiyati saat menyoroti nasib pegawai.
Pihak legislatif terpaksa menyetujui rasionalisasi tunjangan penghasilan pegawai, demi menyeimbangkan neraca keuangan daerah.
“Bahkan untuk TPP pegawai, saat ini kami baru bisa menganggarkan untuk sepuluh bulan saja,” jelasnya.
Pemerintah harus memilah mana yang perlu pengurangan atau pertahankan. Semua bergantung pada kemampuan keuangan daerah. (sih)
