BATAM (HAKA) – Kota Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan, belum mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin, menyebut, kondisi geografis Batam yang berbukit dan berbatu, menutup peluang Batam menjadi daerah penghasil beras.
Menurutnya, ketergantungan Batam terhadap beras impor bukan karena lemahnya produksi nasional.
“Tapi karena ketersediaan lahan sawah di Batam sangat terbatas akibat dominasi pembangunan kawasan industri, pelabuhan, dan permukiman,” ujarnya, kepada hariankepri.com, Sabtu (10/1/2026).
Ia mengatakan, minimnya produksi beras lokal saat ini, berbanding terbalik dengan kebutuhan beras yang sangat tinggi di Kota Batam.
Wahyu mencatat, jumlah penduduk Batam terus bertumbuh pesat, karena dominasi pekerja industri dan kaum migran.
“Kondisi ini membuat jalur impor menjadi pilihan paling masuk akal secara ekonomi,” katanya.
Ia menilai, letak geografis Batam yang bersebelahan dengan negara produsen seperti Vietnam, Thailand, dan India memberikan efisiensi logistik yang luar biasa.
“Impor beras ke Batam jauh lebih cepat dan stabil. Kapal-kapal besar bisa langsung masuk dengan volume tinggi,” ungkapnya.
Bahkan, kata dia, harga beras akan jauh lebih murah daripada mendatangkannya dari Pulau Jawa atau Pulau Sumatera, yang harus melewati jalur distribusi berlapis.
“Tapi kebijakan pemerintah pusat yang menutup keran impor saat ini mulai membebani masyarakat,” bebernya.
Wahyu menegaskan, harga beras premium kemasan 5 kilogram di pasar-pasar Batam kini merangkak naik.
“Ada yang mengalami kenaikan mencapai Rp1.000 hingga Rp5.000 per karung,” ucapnya.
Ia mengingatkan, memaksakan pengiriman beras dari Pulau Jawa tanpa subsidi hanya akan mengerek harga di tingkat konsumen.
Terlebih lagi Pulau Jawa memiliki tingkat konsumsi tinggi yang menjadi prioritas stabilitas nasional.
“Jika impor tak boleh, maka pemerintah wajib memberi subsidi biaya transportasi beras dari daerah penghasil ke Kepri,” tegasnya.
Wahyu juga mendesak transparansi dalam penetapan kuota dan pengawasan distribusi pangan.
Ia meminta mekanisme penentuan importir terbuka kepada publik agar kebijakan pangan tetap berpihak pada rakyat.
“Jadi tidak ada segelintir pelaku usaha yang mencari keuntungan di tengah terbatasnya pasokan beras,” tutupnya. (dim)
