GUBERNUR Kepri Ansar Ahmad telah resmi mengajukan utang ratusan miliar rupiah, ke Bank Jabar Banten (bjb), demi membangun Tugu Bahasa Nasional di Pulau Penyengat.
Rencana pinjaman ini memicu tanda tanya besar, di tengah kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Kepri, yang sedang tidak dalam keadaan sehat.
Masyarakat mulai meragukan urgensi proyek tersebut, karena beban utang akan membebani postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama bertahun-tahun ke depan.
Kondisi keuangan daerah saat ini menunjukkan tanda-tanda krisis, yang nyata melalui berbagai pemotongan belanja wajib dan hak-hak dasar para pegawai.
Pemprov Kepri hanya mengalokasikan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), bagi ASN untuk sepuluh bulan saja pada tahun 2026 ini.
Kebijakan itu jelas memukul kesejahteraan ribuan aparatur sipil negara, yang menggantungkan hidup pada pendapatan di luar gaji pokok mereka tersebut.
Dampak lesunya keuangan daerah, juga menghantam sektor pendidikan, melalui penghapusan program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru tahun ini.
Padahal, program seragam gratis tersebut, sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu, di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Langkah Gubernur Ansar, mengajukan utang ratusan miliar untuk bangunan monumental, terasa sangat kontras dengan realitas kesulitan ekonomi masyarakat saat ini.
Pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan pemulihan kesehatan fiskal, dan pemenuhan hak dasar warga, daripada membangun tugu yang bersifat seremonial belaka.
Pinjaman perbankan dalam jumlah fantastis, hanya akan meninggalkan warisan beban bunga, yang mempersempit ruang gerak pembangunan di masa yang akan datang.
Gubernur perlu mengkaji ulang skala prioritas pembangunan, agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat dan stabilitas keuangan daerah Kepri.
Masyarakat menunggu kebijakan yang lebih bijaksana, dalam mengelola anggaran demi memastikan setiap rupiah uang rakyat memberikan manfaat ekonomi secara langsung.***
Taufik
Pemred hariankepri.com
