TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Ismiyati, menyebut Kepri masih kekurangan sekitar 1.500 guru.
Ismiyati menilai, kebijakan penataan tenaga kerja pemerintah daerah belum menyelesaikan persoalan minimnya guru di sekolah negeri.
“Secara umum Kepri mengalami kekurangan guru sekitar 1.500 orang,” ujar Ismiyati kepada hariankepri.com, Rabu (12/8/2026).
Kondisi itu menunjukkan ketimpangan komposisi aparatur sekolah, dengan jumlah PNS yang jauh lebih sedikit daripada tenaga non-PNS.
Sekolah memberdayakan Tenaga Harian Lepas (THL), untuk memenuhi kebutuhan operasional yang belum masuk skema seleksi PPPK.
Petugas kebersihan dan Satuan Pengamanan juga tidak mendapat alokasi kuota formasi resmi dari pemerintah.
“Tidak mungkin sekolah tidak memiliki tenaga kebersihan dan keamanan,” tegas Ismiyati.
Komite Sekolah bersama wali murid menghimpun swadaya untuk membayar honorarium 15 tenaga harian lepas.
“Komite Sekolah mengumpulkan sumbangan untuk menggaji 15 orang THL tersebut,” pungkasnya.
Selain guru umum, Kepri juga kekurangan tenaga pengajar untuk mata pelajaran tertentu, terutama guru eksak.
“Kekurangan paling parah terjadi pada guru mata pelajaran eksak,” ujar Ismiyati.
Menurut Ismiyati, sekolah tidak bisa mengganti guru mata pelajaran tertentu dengan pengajar dari disiplin ilmu lain.
Sejumlah SMK di Batam berkolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk mengatasi kekurangan guru pengajar keahlian.
Siswa kelas 12 menjalani praktik langsung di pabrik dengan bimbingan tenaga ahli eksternal.
“Siswa kelas 12 difokuskan belajar dan praktik langsung di pabrik,” terangnya.
Di Tanjungpinang, sekolah kejuruan juga menghadapi keterbatasan sarana penunjang dan ruang kelas.
Kondisi itu membuat sekolah memangkas kuota penerimaan peserta didik baru sesuai ketersediaan peralatan laboratorium.
“Kuota terpaksa dipangkas hanya menerima 25 siswa per kelas karena kekurangan alat praktik di SMKN 3 Tanjungpinang,” tukasnya. (sih)
