BATAM (HAKA) — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus menggesa peningkatan capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ).
Saat ini, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kepri masih berada pada kisaran 58 persen.
Sekdaprov Kepri Misni menyampaikan hal tersebut saat Monitoring dan Evaluasi Capaian UCJ di Hotel Oakwood, Batam, Rabu (19/8/2026).
Pemprov Kepri membidik kepesertaan UCJ sebesar 64,29 persen pada 2026.
Target tersebut setara dengan 594.126 tenaga kerja dari total pekerja 1.046.950 orang.
“Kami optimis mencapai target ini sesuai kesepakatan bersama Kementerian Dalam Negeri pada Juli lalu,” ujar Misni.
Berdasarkan data Pemprov Kepri, jumlah pekerja terdaftar program Jamsostek saat ini mencapai 544.939 orang.
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan total semesta pekerja pada 2025 yang mencapai 1.032.990 orang.
Namun, Misni mengungkapkan sejumlah hambatan di lapangan, khususnya pada semester pertama 2026.
Sektor pekerja informal, Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), pekerja rentan, serta buruh miskin masih menjadi tantangan terbesar.
“Banyak proyek jasa konstruksi baru yang belum mendaftarkan kepesertaannya,” jelasnya.
Selain itu, pendaftaran pekerja rentan oleh pemerintah daerah sering terhenti karena keterbatasan anggaran.
Misni juga menyoroti program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta yang belum berlanjut.
Akibatnya, banyak kartu kepesertaan sektor informal menjadi nonaktif karena tunggakan pembayaran iuran lanjutan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kepri memperkuat koordinasi dan regulasi bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Pemprov Kepri mendorong perluasan cakupan kepesertaan, hingga kelompok masyarakat miskin ekstrem sesuai amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025.
“Kami terus mendorong seluruh pihak agar cakupan Jamsostek Kepri memenuhi target RPJMN 2025–2029,” pungkas Misni.
Dalam kegiatan evaluasi ini hadir Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbar-Riau-Kepri Ikbar Saloma, dan sejumlah kepala kantor cabang. (sha)
