TANJUNGPINANG (HAKA) – Keterbatasan sinyal masih menjadi persoalan serius di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Hingga Juli 2025, lima kabupaten di provinsi ini masih menghadapi kendala jaringan, mulai dari sinyal lemah hingga blankspot.
Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri yang dihimpun hariankepri.com, terdapat 124 kawasan dengan sinyal lemah dan 22 kawasan blankspot.
Titik-titik tersebut tersebar di Bintan, Karimun, Lingga, Kepulauan Anambas, dan Natuna. Sementara itu, dua kota di Kepri, Batam dan Tanjungpinang, telah dinyatakan memiliki jaringan telekomunikasi layak 100 persen.
Kondisi ini menunjukkan, provinsi kepulauan ini belum sepenuhnya merdeka sinyal, karena ribuan warga di lima kabupaten masih kesulitan mengakses informasi, layanan digital, dan komunikasi tanpa hambatan.
Kepala Diskominfo Kepri, Hendri Kurniadi, menyatakan Pemprov Kepri terus mencari solusi. Salah satunya melalui pembangunan Base Transceiver Station (BTS) baru di titik-titik kritis.
“Diskominfo sedang gencar mendata titik blankspot dan kawasan lemah sinyal. Data ini penting untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi,” ujar Hendri, Sabtu (23/8/2025).
Selain pemetaan, Pemprov Kepri juga aktif berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), karena menurutnya kewenangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berada di pemerintah pusat.
Langkah diplomasi itu, sambungnya telah dilakukan Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, dengan Wamenkomdigi Nezar Patria dan Dirjen Teknologi Pemerintahan Digital Mira Tayyiba di Jakarta, pada Jumat (25/7/2025) lalu.
Dalam pertemuan itu, Wagub Nyanyang memaparkan data eksisting infrastruktur digital Kepri, termasuk 22 titik blankspot dan 124 kawasan dengan sinyal lemah.
“Beberapa wilayah seperti Natuna, Anambas, Tambelan, Dabo, dan Daik sudah diusulkan mendapat prioritas penanganan,” paparnya.(kar)
