Oleh : Robby Patria
Wakil Ketua ICMI Tanjungpinang
JIKA diibaratkan manusia, maka usia 19 tahun terbilang masih remaja. Namun jika Provinsi Kepri dilihat dari sisi pemekaran Sumatera
Tengah, maka Tanjungpinang sebagai pusat pemerintahan tidaklah muda lagi. Kita sudah tua di atas 62 tahun. Apalagi jika kita lihat
zaman kerajaan dahulu kala, maka usia daerah ini termasuk tua. Sudah ratusan tahun ada pemerintahan sejak adanya kerajaan Johor Riau Lingga dan Pahang.
Sejak pemerintahan diresmikan mekar dari Provinsi Riau 2002, Kepri berusia 19 tahun. Itulah masa di awal awal pemerintahan di mana kantor masih pinjaman dari Badan Otorita Batam. Adalah Ismeth Abdullah yang dipercayakan menjadi pengelola pertama pemerintahan pemekaran dari wilayah induk Riau. Ismeth Gubernur yang berpengalaman dari sisi birokrasi dan mumpuni di bidang ekonomi.
Wajar, di tangan Ismeth, dengan anggaran terbatas, dia bisa meletakkan dasar dasar pembangunan. Baik itu pusat pemerintahan, lembaga pendidikan, infrastruktur jembatan hingga masjid megah di Dompak yang bisa kita lihat dari laut dan udara.
Ismeth tidaklah lama menjadi gubernur. Ia ditahan KPK. Lalu digantikan Muhammad Sani yang menjadi wakilnya. Di zaman Sani, Ia
melanjutkan proses pembangunan dan penataan birokrasi. Hingga meninggal dunia di periode kedua. Sani digantikan Wakilnya Nurdin
Basirun yang tidak lama juga menjalani tugas sebagai gubernur. Nurdin ditangkap KPK di kediaman gubernur. Kemudian Isdianto
menggantikan Nurdin Basirun.
Di dalam proses pemerintahan Isdianto, tidak berlangsung lama karena melanjutkan masa sisa dari Nurdin Basirun. Isdianto digantikan
Ansar Ahmad yang akan berkuasa hingga 2024. Itupun tidak lama. Tahun 2023, ia akan mulai fokus kepada pemilihan kepala daerah Kepri di November 2024.
Apakah Ansar akan bersama Marlin Agustina di 2024? Nampaknya hampir tidak mungkin. Karena suami Marlin yang saat ini walikota Batam Muhammad Rudi pun berniat menjadi gubernur. Karena dia sudah tak mungkin lagi menjadi walikota Batam. Artinya Ansar sudah harus siap-siap mendapatkan lawan seimbang yakni Rudi yang dikenal oleh masyarakat Batam, Tanjungpinang. Karena Rudi juga putra Tanjungpinang yang lahir dan menamatkan pendidikan di SMAN 1 Tanjungpinang. Dia saat ini ketua alumni SMAN 1.
Selama 19 tahun usia pemerintahan Kepri, hanya Ismeth yang dianggap sebagai wakil dari warga Batam yang berkuasa di Tanjungpinang.
Sisanya kepemimpinan Kepri dikendalikan tiga gubernur yang berasal dari Karimun. Untuk jabatan penting seperti Sekretaris Daerah
(Sekda), perwakilan Batam tidak ada yang menjadi Sekda. Sedangkan jabatan pejabat eselon II, saat ini banyak masih peninggalan sisa dari Nurdin Basirun dan Isdianto yang berasal dari Karimun, Bintan dan Tanjungpinang. Sisanya dari Batam.
Sebagai wilayah yang memiliki penduduk terbanyak lebih dari 50 persen berasal dari Batam, memang seharusnya proporsi APBD Kepri mengalir ke Batam secara proporsional. Batam itu citra Kepri. Dari sisi mana saja, maka Kepri ditentukan Batam. Baik pencapaian
kinerja Pemko Batam dan BP Batam maka akan mendongkrak hasil capaian Provinsi Kepri. Mulai dari sisi investasi, mayoritas berada di Batam dibandingkan dengan dua kawasan industri Bintan dan Karimun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri lebih dari 63 persen disumbangkan Batam.
PR Gubernur soal Pengangguran
Maka ketika Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Kepri menembus 10,12 persen, maka Provinsi Kepri menjadi pemuncak pengangguran tertinggi di Indonesia. Jauh di atas tingkat pengangguran nasional di angka 6,2 persen. Angka tersebut memang terjadi penurunan dibandingkan Agustus 2020 di angka 10,34 persen.
Melihat angka itu, artinya banyak anak-anak usia kerja yang tidak memiliki kerja di usia kerja. BPS membuat klasifikasi pengangguran
terbuka itu terdiri dari Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari
pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pada Agustus 2020, terdapat sekitar 1,13 juta Angkatan Kerja (AK) di Provinsi Kepulauan Riau.
Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran yaitu misalnya jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak
seimbang, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki tidak sesuai kriteria, kurangnya pendidikan/batasan pendidikan, kemiskinan,
Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kesulitan mencari lowongan kerja.
Dalam pemikiran Sukirno (2006:14) pengangguran adalah masalah yang sangat buruk efeknya kepada perekonomian dan masyarakat. Pengangguran yang tinggi mempunyai dampak buruk baik terhadap perekonomian, individu dan masyarakat, seperti tingginya jumlah pengangguran akan menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimumkan kesejahteraan yang mungkin dicapai, produktivitas dan pendapatan
masyarakat akan berkurang sehingga timbul kemiskinan, kejahatan, dan masalah sosial lainnya.
Saat ini, jika dikalikan 10 persen lebih yang tidak bekerja, maka ada 100 ribu warga Kepri yang saat ini tidak bekerja. Inilah tugas
kepala daerah di Kepri baik gubernur dan walikota maupun bupati yang harus diselesaikan yakni menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak banyaknya bagi warga.
Pengangguran ini secara langsung dapat menyebabkan; penurunan pendapatan rata-rata penduduk perkapita, penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial, pengangguran adalah beban psikis dan psikologis bagi si penganggur ataupun keluarga, dan dapat memicu terjadinya aksi kriminalitas atau kejahatan.
Hantaman pandemi covid-19 menyebabkan ada warga yang berhenti bekerja. Cara untuk menyerap mereka untuk dapat bekerja misalnya dengan kebijakan pemerintah dengan strategi memperbanyak proyek pembangunan swakelola dan padat karya. Misalnya pembangunan parit, jalan, rehab sekolah dan lain lain. Kemudian memberikan bantuan kepada UMKM dan UKM untuk kembali mengembangkan usaha mereka di tengah
hantaman badai pandemi.
Selain itu adalah kepala daerah harus gencar meyakinkan investor agar membuka usaha di Kepri. Menarik investasi asing dan dalam negeri masuk ke Kepri adalah cara jitu untuk membuka lapangan pekerjaan. Karena setiap investasi yang masuk ke suatu daerah akan menyerap lapangan pekerjaan.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang salah satu kawasan ekonomi khusus yang mulai memberikan dampak positif terhadap penyerapan lapangan pekerjaan anak anak daerah. Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa di Batam juga diharapkan dapat tumbuh lebih cepat mengikuti Galang
Batang. Dan tentunya fasilitas Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun harus dioptimalkan lagi dalam rangka percepatan
perbaikan pertumbuhan ekonomi Kepri.
Inilah tugas kepala daerah menarik investasi masuk ke daerah yang harus dimaksimalkan dibandingkan dengan pembangunan jembatan yang menghubungkan Batam dan Bintan. Karena Jembatan Batam Bintan yang bagian dari janji politik Presiden Joko Widodo tentu akan diperhatikan oleh pemerintah pusat. Asalkan ada duit yang cukup untuk melaksanakan pembangunan. Karena utang Indonesia sudah besar lebih dari RP6.000 triliun hingga saat ini. Bahkan beban bayar utang kita sudah menembus Rp366 triliun di APBN 2021. Beban bayar utang itu melebihi dana pembangunan infrastruktur sebesar Rp215 triliun di APBN 2021.
Kalau dilihat dari rencana Perubahan APBD 2021, belanja modal yang dialokasikan Pemrov Kepri hanya Rp382 miliar. Sementara belanja
pegawai Rp977 miliar ada kenaikan hingga Rp78 miliar dari awal pengesahan APBD 2021. Upaya untuk menggerakan dan menciptakan lapangan pekerjaan dari sisi suntikan APBD Kepri tidak terlalu maksimal dengan belanja modal yang kecil tersebut.
Kita berharap DPRD Kepri serius memperhatikan rancangan perubahan APBD Kepri agar belanja modal didorong lebih maksimal guna menyerap lapangan pekerjaan. Dan mendesak agar dinas tekni terkait segera melakukan lelang dan pekerjaan. Dengan demikian, akan membantu meningkat pertumbuhan ekonomi belanja pemerintah.
Hanya satu kata kunci di masa yang akan datang, agar Kepri terus maju dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu jalan pembekalan ilmu yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran penting pendidikan dalam kemajuan pembangunan ekonomi masa depan. Negara maju seperti China, Singapura sudah membuktikan pentingnya soal pendidikan bagi rakyat mereka.***
