JAKARTA (HAKA) – Pemerintah pusat menyoroti kinerja belanja pemerintah daerah yang melambat sepanjang 2025.
Hingga September, realisasi belanja berbagai pos turun dari periode yang sama tahun lalu, sementara dana transfer daerah justru meningkat.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, belanja pemda hingga September 2025 tercatat Rp310,8 triliun.
“Kami mendorong Pemda mempercepat realisasi belanja, terutama yang berdampak langsung masyarakat,” ujar Suahasil, Selasa (14/10/2025).
Penurunan juga terjadi pada belanja barang dan jasa, dari Rp219,7 triliun menjadi Rp196,6 triliun.
Belanja modal bahkan merosot tajam dari Rp84,7 triliun pada September 2024, menjadi Rp58,2 triliun di periode yang sama tahun 2025.
Sementara itu, pos belanja lainnya juga turun dari Rp203,1 triliun menjadi Rp147,2 triliun.
Di sisi lain, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) menunjukkan tren positif.
Hingga 30 September 2025, TKD mencapai Rp644,9 triliun atau 74,2 persen dari pagu pasca-terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Suahasil mengatakan, angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp635,6 triliun.
Sementara itu, untuk di Pemprov Kepri, realisasi TKDD hingga 14 Oktober 2025 telah mencapai Rp1,52 triliun atau 76,14 persen dari total pagu Rp2 triliun.
Berdasarkan data dari portal Data TKDD Kemenkeu, realisasi terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp972,37 miliar, kemudian DAK Nonfisik sebesar Rp292,88 miliar.
Sebaliknya, serapan Dana Bagi Hasil (DBH) baru mencapai 66,39 persen atau Rp211,35 miliar dari total pagu Rp318,36 miliar.
DAK Fisik menjadi komponen dengan serapan terendah, baru 38,52 persen dari Rp92,35 miliar.
Adapun Dana Insentif Daerah (DID) baru tersalur separuh, yakni Rp11,62 miliar dari total Rp23,24 miliar.
Untuk sektor pendidikan, penyaluran Dana BOS menunjukkan kinerja hampir sempurna dengan serapan 98,42 persen.
Sementara, untuk Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah Pemprov Kepri baru terserap 56,84 persen.(kar)
