TANJUNGPINANG (HAKA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub), memberikan tenggat waktu enam bulan kepada Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, untuk memenuhi seluruh persyaratan sebagai bandara internasional.
Batas waktu itu dihitung sejak terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025,tentang perubahan status Bandara RHF menjadi bandara internasional.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, status internasional bukan sekadar urusan administrasi. Bandara RHF wajib memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan sesuai aturan penerbangan global sebelum membuka penerbangan internasional.
“Persyaratan tersebut harus dipenuhi paling lambat enam bulan sejak keputusan menteri dikeluarkan. Evaluasi terhadap status bandara juga akan dilakukan minimal setiap dua tahun,” tegas Dudy dalam keterangan tertulis, yang diterima redaksi hariankepri.com, Minggu (17/8/2025).
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F Laisa, menambahkan bahwa standar yang diminta harus selaras dengan regulasi International Civil Aviation Organization (ICAO).
Fasilitas imigrasi, bea cukai, dan karantina wajib tersedia dan siap beroperasi sebelum melayani penerbangan langsung dari dan ke luar negeri.
Sementara itu, Section Head of Airport Security and Service Bandara RHF Tanjungpinang, Rudy Sudrajat, memastikan pihak pengelola, Angkasa Pura Indonesia, tengah mempersiapkan berbagai aspek teknis dan pelayanan.
Mulai dari kelengkapan fasilitas, penyesuaian prosedur, hingga kolaborasi dengan instansi terkait seperti Customs, Immigration, and Quarantine (CIQ). Selain itu, pihaknya juga memperkuat koordinasi dengan Komite Keamanan Bandara.
“Semua aspek keamanan akan mengacu pada regulasi Kemenhub serta standar internasional, agar bandara ini benar-benar layak sebagai gerbang penerbangan internasional,” ujar Rudy.(kar)
