TANJUNGPINANG (HAKA) – Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, menyatakan, kondisi kas daerah (Kasda) saat ini dalam keadaan aman dan bisa digunakan untuk belanja daerah.
Meski begitu, ia mengakui jumlahnya tidak konstan dan terus menyesuaikan dengan kondisi penerimaan yang masuk saat ini.
“Kasda kita aman, meski belakangan lalu sempat bermasalah,” ujarnya, kepada hariankepri.com, kemarin.
Adi menjelaskan, bahwa sempat terjadi kendala keuangan di awal tahun 2025 lalu, karena penerimaan daerah yang belum optimal serta dana transfer dari pusat yang baru sebagian diterima.
Selain itu, belanja daerah juga masih difokuskan untuk menutup kewajiban dari tahun sebelumnya. Tahun ini APBD murni mengalami defisit, tapi itu wajar karena tahun masih berjalan.
“Kami juga masih menyelesaikan tunda bayar dari tahun lalu yang belum sepenuhnya bisa dilunasi, terutama kewajiban kepada pihak ketiga,” jelasnya.
Terkait pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang belum cair, Adi menegaskan, bahwa itu bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
Lebih lanjut ia juga mengungkapkan, bahwa dana dari pemerintah pusat yang seharusnya digunakan untuk membayar gaji ASN sempat dialihkan untuk membayar kewajiban tunda bayar.
“Itu karena kewajiban untuk melunasi tunda bayar harus didahulukan,” ujarnya.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemprov Kepri juga akan segera kembali mengumumkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.
“Ini merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak pendapatan daerah,” tutupnya. (dim)