IRONIS rasanya melihat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), justru menyumbang devisa ke daerah lain, saat kas sendiri sedang kesulitan.
Pemprov Kepri memilih Bank Jabar Banten (bjb), sebuah badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai penyedia utang jumbo.
Kebijakan ini jelas menguntungkan kas daerah Jawa Barat, melalui bunga pinjaman yang rakyat Kepri tanggung nantinya, sebesar 7,75 persen tiap tahunnya.
Kondisi keuangan Pemprov Kepri saat ini sedang tidak baik-baik saja, setelah pendapatan daerah gagal mencapai target seratus persen pada tahun 2025 lalu.
Kegagalan target pendapatan ini, seharusnya memaksa pemerintah melakukan efisiensi anggaran secara ketat. Namun, mereka justru mengambil langkah berisiko.
Pemprov Kepri merencanakan pinjaman total sebesar Rp400 miliar, dengan durasi utang dari tahun 2026 hingga 2029.
Penarikan utang pertama sebesar Rp250 miliar pada tahun ini. Selanjutnya, mereka berencana menarik sisa utang sebesar Rp150 miliar pada tahun 2027 mendatang.
Langkah ini menimbulkan banyak tanda tanya besar bagi masyarakat. Pemerintah daerah seolah mengabaikan fakta, bahwa target pendapatan tahun sebelumnya tidak tercapai sesuai harapan.
Kegagalan tersebut, seharusnya menjadi sinyal bahaya bagi pengelola keuangan daerah untuk bersikap lebih hati-hati.
Alih-alih memperbaiki sistem pemungutan pajak atau mencari inovasi pendapatan asli daerah, pemerintah justru membebani APBD dengan cicilan utang.
Beban utang ini akan terus menghantui keuangan daerah, selama beberapa tahun ke depan.
Rakyat tentu harus menanggung risiko, jika nantinya APBD tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran tersebut.
DPRD Kepri pun terkesan mudah menyetujui, usulan utang yang pengajuannya oleh pihak eksekutif.
Padahal, peran legislatif seharusnya mengawasi secara ketat setiap rencana yang berpotensi membebani masa depan keuangan daerah.
Sikap legislatif yang terlalu akomodatif ini mengundang kritik keras dari berbagai pihak.
Secara teknis, pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana pinjaman ini menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.
Ironi lain muncul. Mengapa pemerintah tidak memaksimalkan peran bank daerah sendiri, untuk mengelola dana tersebut?.
Keputusan menggunakan bank luar daerah, menunjukkan kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap kapasitas perbankan lokal.
Kita harus mempertanyakan, urgensi pembangunan yang mengharuskan pemerintah berutang dalam jumlah besar.
Apakah proyek-proyek tersebut benar-benar menyentuh hajat hidup orang banyak, atau hanya untuk kepentingan jangka pendek?
Masyarakat berhak mendapatkan transparansi penuh, atas rencana penggunaan dana pinjaman tersebut.
Pemerintah sering kali menggunakan alasan pembangunan infrastruktur sebagai pembenar untuk berutang.
Namun, pembangunan infrastruktur dengan beban bunga utang yang harus dibayarkan setiap tahun akan memakan porsi anggaran belanja publik lainnya.
Utang daerah dalam jumlah fantastis ini tentu akan membatasi ruang gerak APBD di masa depan. Pemprov Kepri, harus memberikan penjelasan detail mengenai skema pengembalian utang tersebut.
Jangan sampai generasi mendatang, menanggung beban kegagalan pengelola keuangan daerah hari ini.
Kita perlu mengawal ketat proses penggunaan dana Rp250 miliar yang akan cair tahun ini. Masyarakat harus memastikan, bahwa setiap rupiah tersalurkan dengan tepat.
Pada akhirnya, kebijakan berutang ke bank luar daerah menunjukkan keterbatasan kreativitas pemerintah dalam mengelola sumber daya sendiri.
Pemprov Kepri seharusnya belajar dari kegagalan target pendapatan tahun 2025, sebagai refleksi untuk memperbaiki tata kelola fiskal.
Pembangunan daerah yang berkelanjutan memerlukan kemandirian fiskal, bukan ketergantungan pada pinjaman pihak ketiga.
Semoga para pengambil kebijakan segera sadar akan bahaya utang yang mengancam stabilitas ekonomi Kepri ke depannya.***
Taufik
Pemred hariankepri.com
