KARIMUN (HAKA) – Kebijakan Pemkab Karimun yang mengalokasikan anggaran Rp1,9 miliar untuk mobil dinas baru Bupati, Wabup, dan Sekda, memicu kritik tajam.
Kepala Bidang Pengembangan Daerah, Ikatan Pemuda Mahasiswa Kabupaten Karimun (IPPMKK) Pekanbaru, Muhamad Adib, menilai, pengadaan tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Adib menegaskan, bahwa saat ini Kabupaten Karimun masih menghadapi persoalan pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur dasar yang belum mumpuni.
“Kenapa pemerintah tidak bisa menggunakan kendaraan yang sudah ada tanpa harus mengganti yang baru,” ujar Adib kepada hariankepri.com, Jumat (24/4/2026).
Ironisnya, di tengah pengadaan mobil mewah tersebut, Pemkab Karimun belum mencairkan insentif guru ngaji TPQ selama empat bulan, bahkan menurunkan nilainya tahun ini.
“Kenapa tidak memprioritaskan anggaran untuk hal-hal penting dulu?,” tegasnya.
Ia pun memperingatkan pemerintah, agar tidak seenak hati menggunakan anggaran daerah saat masyarakat sedang mengalami kesusahan ekonomi.
Adib khawatir kebijakan ini akan memicu gejolak di tengah masyarakat sebagaimana yang pernah terjadi di daerah lain.
IPPMKK Pekanbaru mendesak Pemkab Karimun agar segera melakukan evaluasi total terhadap kebijakan tersebut.
Ia meminta pemerintah lebih teliti dalam memilah program agar kebijakan yang mereka putuskan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat banyak.
“Pemkab harus segera mengevaluasi kebijakan dan memilah mana kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Karimun,” pungkasnya. (sih)
