TANJUNGPINANG (HAKA) – Kepala BKAD Provinsi Kepri Venni Meitaria, menjelaskan alur dan mekanisme pencairan dana hibah di lingkungan Pemprov Kepri.
Penjelasan itu menanggapi polemik hibah Rp1,4 miliar kepada LPPD Kepri dan pernyataan Kepala Biro Kesra Sudianto.
“Memang tidak ada rekomendasi pencairan hibah, yang ada pengajuan SPM yang dari Biro Kesra,” tegas Venni.
Menurut Venni, Biro Kesra menjadi pihak yang mengajukan pencairan hibah tersebut, sesuai alur pengelolaan dana hibah pemerintah daerah.
“Leading-nya memang di Biro Kesra untuk mengajukan pencairan,” ujarnya kepada hariankepri.com, Senin (17/8/2026).
Sebelumnya, sejumlah pejabat Pemprov Kepri menyebut Biro Kesra menangani hibah bidang keagamaan.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura membenarkan kewenangan tersebut saat hariankepri.com mengonfirmasi.
“Kesra,” sebut Nyanyang singkat kepada hariankepri.com, Jumat (7/8/2026).
Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kepri Luki Zaiman Prawira juga menyebut Biro Kesra sebagai pihak terkait.
“Di Kesra,” kata Luki kepada hariankepri.com.
Namun, Kepala Biro Kesra Setdaprov Kepri Sudianto sebelumnya membantah pernah memberikan rekomendasi pencairan hibah kepada LPPD Kepri.
Sudianto menjelaskan penetapan anggaran hibah melalui pembahasan bersama DPRD hingga masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Besaran hibah melalui pembahasan bersama DPRD dan masuk ke dalam DPA sesuai mekanisme penganggaran daerah. Kita tidak ada pokir,” ujar Sudianto.
Sudianto tidak menjelaskan lebih jauh mengenai materi perkara karena proses hukum sedang ditangani aparat penegak hukum.
“Tidak pernah memberikan rekomendasi Kesra. Tidak ada,” tegas Sudianto. (sih)
