TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut, kemungkinan terjadinya defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri 2026.
“Potensi defisit itu muncul setelah hasil evaluasi APBD oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) keluar,” katanya, kepada hariankepri.com, Rabu (24/12/2025).
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menegaskan, peluang defisit itu terbuka seiring belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Kepri 2025.
Ia menyebut, penyesuaian UU Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), juga memengaruhi struktur pendapatan daerah.
“PAD kita memang belum bisa memenuhi target, meski sudah kita kejar maksimal,” ucapnya.
Meski demikian, Ansar menegaskan, serapan APBD Kepri 2025 tetap menunjukkan hasil yang positif.
Ansar menjelaskan, pihaknya akan menyiasati potensi defisit itu, dengan menyusun target anggaran secara lebih realistis pada tahun 2026.
“Kita akan membuat target yang lebih realistis agar semua lini bisa teroptimalkan,” sebutnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, Pemprov juga mengantisipasi potensi tunda bayar dalam APBD 2026.
Namun, Ansar memastikan jumlahnya tidak akan membengkak dan masih dapat terkendalikan.
“Ada juga tunda bayar, tapi tidak terlalu besar,” katanya.
Saat ini, Pemprov Kepri masih berada pada proses akhir tahun anggaran 2025. Untuk pembahasan lanjutan APBD 2026 akan berlangsung pada awal Januari 2026 mendatang.
“Nanti kita lanjut lagi semua pembahasannya,” tutupnya. (dim)
