TANJUNGPINANG (HAKA) – Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di Provinsi Kepri, membawa 13 tuntutan pada aksi damai di depan Kantor DPRD Kepri, Senin (1/9/2025). 13 tuntutan ini ditujukan kepada pemerintah pusat maupun daerah.
Ketua Umum HMI Tanjungpinang-Bintan, Tomi Suryadi mengatakan, bahwa tuntutan mereka mencakup berbagai isu penting yang harus segera ditindaklanjuti. Tujuannya, agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan kebijakan yang ada.
Adapun beberapa tuntutannya yaitu mendesak reformasi total institusi kepolisian dan penanganan aksi massa yang sesuai dengan prinsip proporsional, perlu, dan akuntabel.
Kemudian, para massa juga menuntut agar Presiden RI dapat segera menyelesaikan kekacauan di berbagai sektor. “Kami juga meminta agar pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang membungkam suara demonstran, serta menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI,,” jelasnya, kepada hariankepri.com, saat ditemui usai aksi damai.
Selain itu, para mahasiswa ini juga menolak rencana kenaikan pajak yang berpotensi dapat memberatkan masyarakat. Kemudian, mendesak DPRD Kepri dapat mendukung dan menyuarakan pengesahan RUU Perampasan Aset di tingkat pusat.
“Kami juga ingin Presiden RI berhentikan program MBG, dan lebih fokus kepada kesejahteraan guru dan tenaga pendidik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tomi memaparkan, adapun tuntutan lainnya yang diajukan kepada perwakilan rakyat Kepri ini yaitu tuntutan reformasi perpajakan untuk buruh.
“Termasuk menaikkan ambang batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta penghapusan pajak untuk pesangon, THR, JHT, dan pajak untuk pekerja perempuan,” sambungnya.
Para mahasiswa ini pula, menuntut agar semua lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) dapat menjalankan hukum dan etika sesuai aturan yang berlaku.
“Kami menolak keras segala upaya untuk menunu darurat militer, serta meminta agar DPRD Kepri secara resmi mendukung gerakan Kepri Menggugat Selamatkan Indonesia,” tambahnya.
Ia menegaskan, bahwa para massa yang hadir maupun tidak dapat hadir karena suatu alasan pada aksi damai kali ini, akan terus mengawal tuntutan tersebut untuk dapat segera diteruskan ke tingkat pusat.
“Kami akan terus mengawal tuntutan ini, dan mendesak agar DPRD Kepri segera meneruskannya ke DPR RI,” ungkapnya.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, menyampaikan, bahwa dirinya beserta jajaran dengan lapang dada akan segera menindak lanjuti aspirasi dan tuntutan dari para massa aksi damai tersebut.
“Dengan senang hati, saya akan teruskan tuntuan ini ke DPR RI. Ada beberapa tuntutan juga yang menyangkut kebijakan daerah, hal ini kami akan bahas dalam rapat paripurna DPRD Kepri dalam waktu dekat,” tutupnya. (dim)
