TANJUNGPINANG (HAKA) – DPMPTSP Provinsi Kepri mengklaim, tidak ada kendala regulasi terkait penarikan sejumlah kewenangan perizinan ke Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Kepala DPMPTSP Provinsi Kepri, Hasfarizal Handra menyatakan, aturan baru pemerintah pusat yang memberikan hak perizinan kepada BP Batam, justru memberi dampak positif bagi percepatan ekonomi daerah.
​
Menurutnya, jajaran Pemprov Kepri sama sekali tidak mempermasalahkan pembagian urusan tersebut.
​”Sama sekali tidak ada masalah. Batam memiliki spesialisasi khusus dari pemerintah pusat untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi,” ujar Hasfarizal, Senin (8/6/2026).
​Ia menilai, kebijakan pusat tersebut bertujuan mempercepat investasi, serta menyerap banyak tenaga kerja lokal di wilayah tersebut.
​Kebijakan penarikan kewenangan perizinan oleh pusat ke ranah BP Batam, memiliki target sangat jelas untuk mengimbangi kemajuan ekonomi.
​Oleh karena itu, Pemprov Kepri mendukung penuh kewenangan total BP Batam dalam mengurus legalitas investasi, termasuk sektor reklamasi dan tambang pasir.
​Melalui pembagian wilayah kerja ini, pemerintah daerah dan BP Batam, bisa saling berbagi tugas secara efektif di lapangan.
​”BP Batam fokus dengan kewenangannya mengurus investasi di Batam, sementara Pemprov bisa fokus ke kabupaten dan kota lainnya di Kepri,” jelas Hasfarizal.
​Ia menambahkan, kemajuan investasi yang Kota Batam raih, pada hakikatnya merupakan pencapaian kolektif bagi Provinsi Kepri dan Indonesia.
​Berdasarkan peta sebaran modal saat ini, realisasi nilai investasi di wilayah Kepri memang masih mendominasi kuat di Kota Batam.
​Setelah Batam, serapan investasi terbesar berikutnya menyusul secara berurutan oleh Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang.
​Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga berada pada urutan selanjutnya dalam jajaran peta sebaran nilai modal di Kepri tersebut. (sih)
