TANJUNGPINANG (HAKA) — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Harlianto menyambut hangat keputusan pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp31 triliun.
​”Kami sangat menyambut baik kebijakan pemerintah pusat ini,” tegas Harlianto kepada hariankepri.com.
​Ia menjelaskan, kebijakan Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa menjadi jawaban atas penantian panjang para tenaga pendidik di Kepri.
​Dana tersebut mendanai pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
​Menkeu memastikan, kebijakan ini menggunakan mekanisme realokasi anggaran sehingga tidak mengganggu kondisi fiskal negara.
​Proses pengalihan status pegawai berlangsung secara bertahap, mulai tahun 2027 hingga tiga tahun ke depan.
Seperti diketahui, beberapa hari lalu, ​DPR dan pemerintah telah menyepakati pengangkatan PPPK paruh waktu serta memberi kesempatan guru PPPK mengikuti seleksi PNS.
​Status kepegawaian yang jelas mendongkrak kesejahteraan sekaligus meningkatkan semangat mengajar para guru di sekolah.
Data ​Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, ada 2.880 guru SMA/SMK berstatus PPPK. Sebanyak 2.171 guru memegang status PPPK penuh waktu, sedangkan 709 guru masih berstatus PPPK paruh waktu.
​Kota Batam menyumbang jumlah guru PPPK paruh waktu terbanyak, yakni mencapai 284 orang.
​Sisa tenaga paruh waktu tersebar di Tanjungpinang, Karimun, Bintan, Lingga, Natuna, hingga Kepulauan Anambas.
​Kementerian PAN-RB mencatat 231.246 dari total 955.245 guru PPPK nasional masih berstatus paruh waktu.
“​Kebijakan baru ini sangat bagus, karena mengubah seluruh status guru paruh waktu,” tukasnya. (sha)
