Harian Kepri

Hamid Rizal Paparkan Hasil Audiensi dengan Pemerintah Pusat

Bupati Natuna, Hamid Rizal saat melakukan konferensi pers-f/dani-hariankepri.com

NATUNA (HAKA) – Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, menggelar konferensi pers terkait hasil pertemuannya dengan sejumlah kementerian, di Ruang Rapat Kantor Bupati, Kamis (6/2/2020).

Konferensi pers juga dihadiri Sekretaris Daerah Natuna, Wan Siswandi bersama Ketua DPRD Natuna, Andes Putra, Wakil Ketua I DPRD, Daeng Ganda Rahmatullah dan Wakil Ketua II DPRD, Jarmin Sidik.

Hadir juga para pimpinan OPD, FKPD, Ketua DPD KNPI Natuna Haryadi, Ketua MPC Pemuda Pancasila Natuna Fadillah dan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama,

Pada kesempatan tersebut, Hamid Rizal menyampaikan, pertemuan dengan jajaran pemerintah pusat itu dilakukan, untuk menyampaikan tuntutan masyarakat, atas dijadikannya Kabupaten Natuna sebagai lokasi Observasi bagi 238 WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China.

Para perwakilan dari Kabupaten Natuna bertemu langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan jajaran Komisi IX DPR RI.

“Intinya sama, yakni menyampaikan tuntutannya atas dampak sosial yang ditimbulkan akibat keputusan pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai lokasi observasi bagi WNI secara tiba-tiba,” ujar Hamid Rizal.

Suasana konferensi pers di Kantor Bupati-f/dani-hariankepri.com

Hamid menegaskan, hampir seluruh tuntutan masyarakat disetujui oleh pemerintah pusat.

Baik permintaan jaminan kesehatan bagi masyarakat Natuna, keinginan agar Menkes berkantor di Natuna selama WNI dari Wuhan diobservasi dan dibangunnya posko-posko kesehatan.

“Ada satu tuntutan yang tidak bisa dikabulkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu memindahkan lokasi observasi bagi para WNI ke Kapal Perang di laut lepas pantai Pulau Natuna, karena bertentangan dengan yang ditetapkan oleh WHO,” terangnya.

Unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Natuna saat mengikuti konferensi pers-f/dani-hariankepri.com

Hamid Rizal menambahkan, bahwa pemerintah pusat juga telah menyampaikan permohanan maaf kepada pemerintah di daerah dan masyarakat Natuna, terkait keterlambatan pemberitahuan atas rencana observasi WNI di daerah ujung utara NKRI tersebut.

Bupati meminta agar masyarakat bisa menyikapi hal ini dengan positif, supaya tidak terjadi perpecahan antar masyarakat Natuna.

Hamid pun menyarankan agar semua pihak senantiasa memanjatkan doa, supaya dapat terhindar dari segala hal buruk termasuk terjangkitnya virus corona yang sedang melanda Tiongkok.

“Saya berharap agar para WNI yang sedang menjalani masa karantina tetap sehat hingga dipulangkan ke daerah mereka masing-masing. (dan/humas)

Exit mobile version