TANJUNGPINANG (HAKA) – UKM Risalah Maritim UMRAH, menyoroti pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi PPPK di Tanjungpinang.
“Kami nilai pemerintah lebih memprioritaskan status pegawai di MBG daripada masalah guru honorer,” ucap Perwakilan UKM Maritim UMRAH, Meidwix Syafnaraja.
Ia menganggap kebijakan pemerintah terkait SPPG sangat kontras, dengan nasib buruk para guru honorer saat ini.
“Negara jangan hanya sigap mengurus dapur sekolah, tapi lamban membenahi kualitas ruang kelas,” tegasnya kepada hariankepri.com, kemarin.
Menurutnya, kesuksesan pendidikan bukan sekadar program MBG, melainkan bergantung pada perjuangan tulus guru honorer.
Selama ini, guru honorer memikul beban berat pendidikan meskipun menyandang status kerja yang tidak jelas dan sangat rentan.
“Pendidikan bukan cuma masalah perut kenyang, tetapi tentang cara negara memuliakan para pendidik,” ucap Meidwix lugas.
Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah seharusnya mendahulukan kesejahteraan guru honorer, sebagai bentuk keberpihakan nyata bagi dunia pendidikan.
Meidwix memperingatkan, bahwa masa depan pendidikan akan rapuh jika program baru terus mengalahkan kepentingan utama para guru.
“Pendidik yang manusiawi dan dihargai negara merupakan fondasi utama untuk membangun masa depan bangsa,” pungkasnya. (ars)
