TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Ansar Ahmad menyatakan, Pemerintah Provinsi Kepri, akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo, agar wisatawan mancanegara (wisman) asal Singapura diperbolehkan masuk ke Provinsi Kepri.
“Secara resmi kita akan meminta ke pusat agar ada kebijakan khusus untuk wisman dari Singapura ke Indonesia, khususnya ke Kepri,” katanya, Rabu (13/10/2021).
Untuk diketahui, selama ini kunjungan wisman di Kepri di dominasi dari negara Singapura dan Malaysia.
Selain itu, Ansar juga secara langsung telah meminta kepada Pemerintah Singapura, agar akses masuk masyarakat Singapura ke Indonesia, khususnya ke wilayah Kepri dipertimbangkan untuk dibuka.
Permintaan itu disampaikan, Gubernur Ansar melalui Wakil Menteri Bidang Luar Negeri dan Pendidikan Singapura Dr. Mohammad Maliki Bin Oesman melalui video conference, Rabu (13/10/2021).
Permintaan itu disampaikan Ansar, berkaitan dengan rencana program travel bubble di wilayah Kepri, terutama untuk objek wisata di Lagoi, Bintan dan Nongsa, di Batam.
“Saat ini Kepri juga sudah berada di PPKM Level 1 berdasarkan assessment levelisasi. Saya rasa semua syarat yang dibutuhkan untuk Kepri sudah terpenuhi, dan kita sudah sangat siap untuk untuk menerima wisman,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Bidang Luar Negeri dan Pendidikan Singapura Dr. Mohammad Maliki, menyampaikan, pihaknya akan segera melakukan pembahasan terkait dengan permintaan Gubernur Kepri tersebut.
“Akan ada pembahasan kembali di internal Pemerintah Singapura. Dan ini akan ditindaklanjuti okeh Kementerian Kesehatan dan Pariwisata Singapura guna mengecek data-data perkembangan COVID dan sebagainya di Indonesia, khususnya Kepri,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah memutuskan untuk membuka pintu wisman di Bali dan Kepri pada 14 Oktober 2021. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, ada 18 negara yang nantinya diizinkan masuk ke Indonesia. Namun, Luhut belum memberikan rincian ke-18 negara tersebut.
“Mengenai nama-nama negara yang bakal diumumkan ada 18 negara. Saya kira Singapura belum termasuk, mungkin belum memenuhi persyaratan atau standar level satu, level dua sesuai standar WHO,” katanya dalam konferensi pers PPKM yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (11/10/2021) kemarin.(kar)
