TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar mengelola anggaran daerah dengan cermat.
Setiap rupiah dalam APBD, tegas Ansar, harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Baik melalui peningkatan layanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan berkelanjutan,” ucapnya.
Ansar menyampaikan hal itu saat menerima Laporan Eksekutif Daerah (LED) BPKP Semester I Tahun 2025 dari Kepala Perwakilan BPKP Kepri, Mudzakir, di Kantor Gubernur Kepri, Senin (6/10/2025) kemarin.
“Laporan ini cerminan sejauh mana kebijakan pemerintah memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Ansar.
Ansar juga menekankan, LED BPKP Semester I Tahun 2025 juga harus menjadi alarm bagi seluruh OPD Pemprov Kepri.
“Ini alarm sekaligus kompas agar kita tidak salah arah dalam mengelola pemerintahan daerah,” sebutnya
Dalam kesempatan itu, Ansar dan Mudzakir menandatangani MoU, untuk memperkuat kerja sama pengawasan dan peningkatan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ansar menyebut kerja sama ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk pengukuhan atas sinergi strategis yang telah terjalin selama ini.
MoU itu, menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Ini wujud komitmen bersama menghadirkan pemerintahan yang mampu menjawab tuntutan dan harapan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kepri Mudzakir menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi Pemprov Kepri.
Terutama dalam hal memperkuat sistem pengawasan intern, dan meningkatkan kapasitas pengelolaan pemerintahan.
Kerja sama ini, tidak hanya dalam konteks pengawasan, tetapi juga penguatan kapasitas dan perbaikan berkelanjutan.
“Tujuannya jelas, memastikan kebijakan pemerintah berbasis data, berdampak nyata, dan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Kepri,” kata Mudzakir.(kar)
