TANJUNGPINANG (HAKA) – Pimpinan Daerah (PD) Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) Tanjungpinang–Bintan, melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan Pemprov Kepri.
Ketua Umum PD Hima Persis, Muhammad Zhein Noor Ramadhan menilai, kepemimpinan Ansar Ahmad semakin jauh dari janji awal kepada masyarakat.
“Publik saat ini menyaksikan kontradiksi, antara janji politik dan realitas kebijakan daerah,” jelasnya kepada hariankepri.com, Senin (9/3/2026).
Zhein menyoroti polemik program seragam sekolah gratis. Pemprov tidak memasukkan program itu ke dalam penganggaran, sehingga mengecewakan harapan publik.
“Janji pendidikan adalah kontrak moral. Jika pemerintah ingkar, maka kepercayaan masyarakat runtuh,” sebutnya tegas.
Ia juga mengkritik kebijakan pembebasan SPP yang ia nilai salah sasaran dan memicu kecemburuan sosial.
“Kelompok mampu justru menikmati fasilitas pendidikan gratis. Ini kegagalan serius dalam merumuskan kebijakan publik,” katanya saat menyampaikan aspirasi.
Selain pendidikan, Zhein menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri, yang belum menunjukkan lompatan performa signifikan.
“Jika PAD stagnan atau melemah, publik berhak mempertanyakan arah kebijakan ekonomi hari ini,” tuturnya.
Ia juga menyinggung rencana pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat, yang bakal menelan anggaran sangat besar.
“Membangun mega proyek di tengah krisis fiskal daerah tentu memicu pertanyaan besar publik terkait prioritas pemerintah,” ucapnya.
Zhein meminta pemerintah provinsi berhenti mengedepankan proyek simbolik, sebelum menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat secara tuntas.
“Rakyat tidak butuh pencitraan pembangunan. Rakyat butuh kepastian janji dan keberpihakan pada masyarakat kecil,” terangnya.
Hima Persis Tanjungpinang-Bintan menegaskan, akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“Mahasiswa tidak boleh diam ketika kebijakan publik mulai menjauh dari rasa keadilan masyarakat,” tegasnya.
Pihaknya berkomitmen menyuarakan kritik, sebagai bentuk tanggung jawab moral generasi muda dalam menjaga jalannya kekuasaan daerah.
“Kritik adalah bagian untuk menjaga agar kekuasaan tetap berjalan di jalur kepentingan rakyat banyak,” pungkasnya. (sih)
