TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) berencana , mengajukan pinjaman jumbo ke Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) pada tahun anggaran 2026. Nilainya ditaksir bisa menembus setengah triliun rupiah.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, tak menampik kabar tersebut. “Belum dihitung, kalau bisa sampai Rp500 miliar,” katanya saat dikonfirmasi hariankepri.com, beberapa waktu lalu.
Meski demikian, Ansar belum secara detil menjawab soal kemampuan fiskal daerah menanggung beban cicilan pinjaman di tahun depan.
“Nantikan perlu ada persetujuan dulu dari Menteri Keuangan dan Mendagri,” ucapnya singkat.
Begitu juga ketika disinggung soal potensi penyusutan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang bisa berimbas pada ruang fiskal Kepri. Ansar hanya mengatakan akan melihat peluang dari pendapatan lain.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Ansar telah memastikan rencana pinjaman ke BRKS akan direalisasikan pada 2026. Namun, ia menegaskan langkah itu wajib mendapat persetujuan DPRD Kepri lebih dulu.
“Kita akan minta persetujuan dulu dari DPRD,” ujarnya.
Ansar menegaskan, pinjaman ratusan miliar itu tidak digunakan untuk belanja rutin pemerintah. Dana segar dari BRKS sepenuhnya dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur pelayanan publik.
Beberapa proyek yang masuk daftar prioritas di antaranya pembangunan gedung poli baru di RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) dan pembangunan monumen bahasa di Pulau Penyengat.(kar)
