TANJUNGPINANG (HAKA) – Rapat paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kepri terhadap Nota Keuangan RAPBD Perubahan 2025, Senin (25/8/2025), diwarnai kritik soal turunnya pendapatan daerah.
Fraksi Partai Golkar melalui ketuanya, Asmin Patros, menyoroti adanya penyesuaian, menurunnya pendapatan daerah sebesar Rp7,31 miliar akibat berkurangnya alokasi transfer pusat sekitar Rp152 miliar.
“Meski demikian, Fraksi Golkar mengapresiasi Pemprov karena mampu menaikkan target PAD sebesar Rp144 miliar, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor,”
kata Asmin.
Hal serupa juga disampaikan Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Ismiyati. Ia menyebut, pendapatan transfer turun dari Rp2,15 triliun menjadi Rp2,00 triliun, dengan penurunan terbesar pada Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp96 miliar.
“Penurunan transfer pusat harus diimbangi dengan efisiensi dan diversifikasi pendapatan daerah,” ujarnya.
Fraksi PKS juga mengingatkan agar kenaikan PAD tidak dibebankan pada masyarakat melalui kenaikan tarif. Menurut Ismiyati, optimalisasi PAD sebaiknya ditempuh lewat digitalisasi, penutupan kebocoran anggaran, dan perbaikan sistem pemungutan.
“Jangan sekedar menaikkan tarif pajak atau retribusi,” tegasnya.
Selain soal pendapatan, PKS juga menyoroti arah belanja daerah. Mereka menilai, APBD Perubahan 2025 harus lebih fokus pada belanja pelayanan dasar dan infrastruktur publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi.
Menjawab kritik tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan bahwa Pemprov tetap berupaya memperkuat kemandirian fiskal di tengah turunnya transfer pusat.
“Optimalisasi PAD penting agar Kepri memiliki ruang fiskal yang lebih luas dalam membiayai pembangunan,” ujarnya.
Ansar juga mengingatkan pentingnya pengelolaan APBD yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. “Seluruh perangkat daerah harus memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Kepri,” tandasnya.
Berdasarkan nota keuangan RAPBD Perubahan 2025, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3,911 triliun, turun Rp7,31 miliar dari APBD murni.
Sementara belanja naik menjadi Rp3,933 triliun atau bertambah Rp14,73 miliar. Dari sisi pembiayaan neto, terjadi lonjakan menjadi Rp22,28 miliar yang bersumber dari SiLPA 2024.(kar)
