JAKARTA (HAKA) – Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menyoroti rendahnya penghasilan serta manfaat pensiun aparatur sipil negara (ASN), terutama untuk golongan I dan II.
Kondisi ini membuat banyak ASN harus menanggung beban cicilan hingga masa pensiun.
“Kesejahteraan mereka pasca-kerja belum sepenuhnya terjamin,” kata Zudan dalam keterangan tertulis, yang dilansir, Sabtu (11/10/2025).
Zudan menjelaskan, selama ini manfaat pensiun ASN hanya dari gaji pokok. Tunjangan tidak ikut diperhitungkan.
Akibatnya, nilai manfaat pensiun ASN golongan bawah cenderung kecil, dan tidak sebanding dengan kebutuhan hidup saat masa pensiun.
Untuk itu, BKN kembali mengusulkan penerapan single salary system atau sistem penggajian tunggal, yang menggabungkan gaji pokok dan tunjangan menjadi satu komponen.
Zudan menyebut, dengan skema ini, perhitungan penghasilan ASN 75 persen dari total gaji menyeluruh, bukan lagi hanya dari gaji pokok saja.
“Skema ini lebih sederhana dan lebih adil bagi ASN dan pensiunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejatinya gagasan single salary bukan hal baru. Korpri telah menyampaikan ide tersebut sejak satu dekade lalu.
Zudan berharap Menteri Keuangan yang baru dapat memberi keberpihakan lebih besar terhadap kesejahteraan ASN.
“Target kita sederhana, saat ASN pensiun, SK kembali ke tangan, bukan diperpanjang karena hutang,” tegasnya.
Isu single salary kembali menguat setelah wacana kebijakan ini muncul dalam Buku II Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026.
Dalam laman asninstitute.id, single salary mengintegrasikan seluruh komponen penghasilan ASN, gaji pokok dan tunjangan rutin ke dalam satu gaji utama.
Struktur penggajian juga akan berbasis grading atau pemeringkatan jabatan. Dengan begitu, besaran gaji tidak lagi semata ditentukan oleh pangkat, tetapi juga nilai jabatan, kinerja, lokasi, dan beban kerja.(kar)
