TANJUNGPINANG (HAKA) – Wakil Ketua Fraksi Demokrat Pembangunan Nurani (DPN), DPRD Tanjungpinang, Prengki Simanjuntak mengatakan, bahwa fraksi DPN ikut menyoroti sejumlah aset milik Pemko yang mangkrak serta tidak produktif di wilayah Ibukota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
“Di antaranya, Gedung Gonggong yang merupakan ikon Kota Tanjungpinang, dan Pasar Puan Ramah di Batu 7,” sebutnya.
Menurut Prengki, Pemko Tanjungpinang belum memanfaatkan aset-aset daerah itu secara optimal, untuk dijadikan nilai tambah bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Fraksi kami, mendorong Pemko Tanjungpinang untuk menyusun strategi pemanfaatan aset daerah secara ekonomis, efisien, inovatif dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan PAD,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza menyampaikan, Pemko Tanjungpinang telah melakukan berbagai upaya menggali potensi penerimaan aset daerah.
Di antaranya, pemanfaatan sumber Barang Milik Daerah (BMD) untuk mendukung kegiatan pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Yakni, identifikasi potensi dan melakukan penilaian untuk beberapa BMD seperti kantin yang ada di gedung perkantoran, Melayu Square, Akau Potong Lembu, serta aset-aset lainnya milik Pemko Tanjungpinang.
“Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah sewa, pinjam pakai, skema kerjasama dengan pihak ketiga, bangun guna serah maupun sebaliknya,” terangnya.
Untuk memperkuat penerimaan aset BMD, menurut Raja, Pemko Tanjungpinang sedang menyusun Peraturan Wali Kota tentang pemanfaatan aset daerah yang ada di Ibukota Provinsi Kepri.
“Disamping itu, Pemko Tanjungpinang juga sedang melakukan pendataan potensi milik jalan sebagai sumber PAD ke depannya,” tutupnya. (rul)
