Beranda Headline

Dua Pelabuhan Milik Kemenhub Diserahkan ke Pemprov, Pendapatan Bisa Rp 50 Miliar

0
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad didampingi Kadishub Kepri, Junaidi-f/zulfikar-hariankepri.com

TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengungkapkan alasan Pemprov Kepri menghapus proyeksi pendapatan dari sektor labuh jangkar di APBD Provinsi Kepri 2022.

Menurutnya, dihapusnya proyeksi pendapatan dari sektor tersebut, karena hingga saat ini pungutan dari sektor itu masih berpolemik di Pemerintah Pusat.

“Labuh jangkar inikan penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak bisa juga berspekulasi seperti yang lalu. Sementara inikan masih perlu kajian dan pembahasan lebih jauh lagi,” katanya, Senin (13/12/2021).

Meskipun begitu lanjutnya, di tahun anggaran 2022 mendatang, Pemprov Kepri tetap akan memungut pendapatan dari sektor kepelabuhanan.

Hal ini setelah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menyerahkan pengelolaan sejumlah pelabuhan di Kepri ke Pemprov Kepri.

“Seperti pelabuhan di Tanjunguban dan di Tarempa. Kedua pelabuhan sangat potensial. Semoga proses pengalihannya dapat dilakukan dalam waktu dekat ini,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Kepri, Junaidi, menambahkan, penyerahan pengelolaan kedua pelabuhan tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Dari hasil pertemuan kita dengan Pak Dirjen Perhubungan Laut baru-baru ini, Kemenhub akan segera menyerahkan pengelolaan kedua pelabuhan itu ke kita,” tuturnya.

Lebih lanjut, Junaidi mengutarakan, selain kedua pelabuhan tersebut, ke depannya akan ada 14 pelabuhan lagi milik Kemenhub di Provinsi Kepri yang pengelolaannya akan diserahkan ke Pemprov Kepri.

“Tapi yang paling prioritas dan akan diserahkan dalam waktu dekat ini, di Tanjunguban dan Tarempa,” jelasnya.

Junaidi menegaskan, Dishub Kepri sudah sangat siap untuk mengelola kedua pelabuhan itu, jika nantinya pengelolaan pelabuhan itu sudah diserahkan ke pihaknya.

Karena, ujarnya, sejauh ini SDM hingga biaya operasional untuk pengelolaan pelabuhan itu sudah dipersiapkan dengan matang.

“Bahkan, menurut Pak Dirjen mereka akan mem-BKO-kan anggotanya apabila SDM kita kurang,” tuturnya.

Adapun jenis pengelolaan yang nantinya akan dilakukan yakni berupa retribusi pelayanan dan jasa kepelabuhanan.

“Kita sudah memasukkan proyeksi pendapatan dari sektor itu di tahun 2022 nanti sebesar Rp 50 miliar,” tuturnya.(kar)



example banner

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here