TANJUNGPINANG (HAKA) – Rencana Pemprov Kepri melakukan pinjaman daerah Rp400 miliar ke Bank BJB mendapat kritik tajam dalam RDP di DPRD Kepri.
Ketua LSM JPKP Kepri, Fachrizan, bersama perwakilan mahasiswa mempertanyakan urgensi utang jumbo tersebut di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil.
Febriansyah dari BEM FISIP UMRAH menilai, rencana pinjaman memerlukan reorientasi prioritas.
Ia menyoroti kebutuhan air bersih dan konektivitas logistik pulau lebih mendesak. Utang jangka panjang untuk proyek estetis berisiko bagi fiskal daerah.
Sementara itu, Fachrizan menyarankan dana pinjaman fokus pada penguatan UMKM, kesehatan, dan pendidikan daripada proyek fisik yang membebani finansial daerah masa depan.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, berjanji menampung aspirasi tersebut. Ia meminta Pemprov Kepri mengevaluasi daftar peruntukan dana pinjaman tersebut.
“Kami meminta Pemprov mengevaluasi peruntukannya agar benar-benar bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Iman Sutiawan kepada wartawan, Senin (11/5/2026).
Iman juga menyoroti proyek Monumen Tugu Bahasa. Menurutnya, pembangunan tersebut tidak murni menggunakan dana daerah karena mendapat dukungan APBN.
Sekdaprov Kepri, Misni, menegaskan kebijakan pinjaman ini sudah melalui kajian mendalam. Kebijakan tersebut memiliki dasar hukum kuat sesuai regulasi.
“Secara administratif, peruntukannya tidak keluar dari RPJMD. Kami melakukan pinjaman berdasarkan regulasi dan kajian teknis yang matang,” pungkas Misni. (sih)
