TANJUNGPINANG (HAKA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau, memberikan catatan tegas terkait rencana pemberlakuan sistem Work From Home (WFH) bagi ASN.
Wakil Ketua III DPRD Kepri, Bakhtiar, mendukung langkah tersebut, namun juga mengingatkan agar urusan pelayanan kepada masyarakat tidak terbengkalai.
“Prinsipnya kita mendukung, namun yang paling utama adalah memastikan pelayanan publik tetap lancar,” ujarnya kepada hariankepri.com, kemarin.
Bakhtiar menegaskan, bahwa masyarakat tetap mengharapkan birokrasi yang cepat dan responsif, meskipun skema kerja berubah menjadi dari rumah
“WFH bukan berarti santai bekerja. Justru ini ujian kedisiplinan dan tanggung jawab setiap ASN,” tegasnya.
Menurutnya, DPRD Kepri akan mengawal ketat jalannya kebijakan ini, terutama mengenai kesiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap OPD.
Bakhtiar mendorong Pemerintah Provinsi agar, menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi yang terukur.
Lalu, memantau kinerja pegawai secara berkala. Mengaktifkan kanal pengaduan masyarakat secara nonstop.
“Serta mengoptimalkan layanan berbasis digital,” tegasnya.
Pihaknya juga berencana meminta laporan rutin, guna melihat efektivitas kebijakan serta potensi munculnya keluhan warga.
Ia berharap ASN tetap produktif menjaga target kinerja serta merespons kebutuhan mendesak warga melalui teknologi komunikasi.
“Momentum ini harus menjadi titik balik bagi transformasi birokrasi di Kepri agar lebih modern dan adaptif,” harapnya. (sih)
