TANJUNGPINANG (HAKA) – DPRD Provinsi Kepulauan Riau, menyepakati usulan pinjaman daerah Pemerintah Provinsi Kepri kepada Bank Jabar Banten (bjb).
Wakil Ketua III DPRD Kepri, Bakhtiar mengaku, bahwa legislatif menyepakati nilai pinjaman tahap awal sebesar Rp250 miliar.
“Kami menyepakati nilai pinjaman sebesar Rp 250 miliar bersama DPRD,” jelasnya kepada hariankepri.com, Jumat (6/3/2026).
Mengenai total pinjaman Rp 400 miliar, Bakhtiar menjelaskan, bahwa skema pinjaman tersebut dalam dua tahun anggaran.
“Tahun ini dan tahun depan,” sebutnya.
Bakhtiar menyampaikan, bahwa pemerintah akan menggunakan alokasi dana pinjaman tersebut untuk mendukung berbagai program serta kegiatan pembangunan daerah.
“Pinjaman ini bertujuan mendukung program serta kegiatan pemerintah daerah ke depannya,” katanya.
Terkait kekhawatiran membebani keuangan daerah di tengah pemangkasan dana pusat, ia menegaskan bahwa pemerintah sudah melalui proses pengkajian.
“Banggar DPRD dan TAPD Kepri sudah membahas hal tersebut secara matang,” tuturnya.
Menurutnya, Pemprov Kepri masih memiliki kemampuan anggaran, untuk menanggung angka pinjaman yang mereka ajukan.
“Intinya, angka ini masih masuk dalam hitungan, namun Menteri Keuangan tetap harus memberikan persetujuan,” ucapnya.
Meskipun terdapat berbagai dinamika, Bakhtiar menegaskan, bahwa lembaga legislatif sudah mengambil keputusan bersama terkait langkah pinjaman ini.
“Secara pribadi maupun kelembagaan, kami sudah menyepakati langkah ini untuk kami jalankan,” terangnya.
Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan pihak bjb, Bakhtiar berharap pemerintah segera melaksanakan pembangunan.
“Harusnya setelah MoU, pemerintah sudah bisa mulai melaksanakan pembangunan yang direncanakan tersebut,” pungkasnya. (sih)
