BATAM (HAKA) – Sejumlah dapur layanan gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendapat sorotan dari Komisi IX DPR RI.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Fasilitas dapur, yang menjadi ujung tombak Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) itu, dinilai belum sesuai standar minimal yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin menegaskan, masih banyak catatan serius yang ditemukan di lapangan. Salah satunya, ruang dapur yang belum layak, karena sistem pembuangan udara atau exhaust jauh dari standar.
“Kalau orang masak, pasti panas. Itu memengaruhi kualitas makanan. Makanan bisa cepat basi karena dapurnya panas,” ujar Zainul saat kunjungan kerja ke Batam, Kamis (18/9/2025).
Politisi PKB itu juga mempertanyakan proses verifikasi BGN terhadap dapur yang baru beroperasi dari Agustus 2025. Tahap awal program masih dimaklumi. Tapi sekarang, kelalaian itu tidak dapat ditoleransi.
“Kalau bulan Januari–Februari masih wajar. Tapi kalau sudah September, kok ada dapur seperti ini diloloskan? Itu aneh,” tegasnya.
Ia meminta tim BGN memperketat verifikasi dan memastikan seluruh fasilitas dapur sesuai standar pada bulan depan.
Selain ruang dapur, perlengkapan juga menjadi perhatian. Dari ukuran meja pemorsian, material pipa, hingga hollow stainless disebut tidak sesuai aturan. Bahkan, fasilitas pendukung seperti genset juga dinilai belum memadai.
“Kalau tidak standar, lebih baik di-pending dulu karena itu berisiko,” ucapnya.
Zainul menekankan perlunya perhatian khusus terhadap dapur MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Ia menyebut masih ada lebih dari seratus dapur yang belum berdiri di Kepri.
“Kepri ini kepulauan, jadi butuh afirmasi khusus. Harapannya sampai akhir Desember target dapur 3T bisa tercapai,” ujarnya.
Sorotan juga datang dari Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana. Politisi Demokrat itu menilai pelaksanaan MBG di Batam belum cukup representatif.
“Kalau di kota saja kelemahannya tampak, bagaimana dengan di wilayah 3T?,” kata Cellica.
Menurut Cellica, distribusi dapur MBG di Kepri masih belum merata. Kota besar seperti Batam mendapat porsi lebih besar dibandingkan daerah pulau.
“Kalau belum proporsional, apa kendalanya? Karena ini kemitraan, komunikasi intensif antara BGN dan pemerintah daerah mutlak diperlukan,” tegasnya.
Cellica juga menyoroti pentingnya pengawasan mutu makanan, tidak hanya pada bahan mentah tetapi juga produk olahan.
“Sampling produk yang sudah diolah itu penting untuk mencegah potensi keracunan maupun masalah kualitas pangan,” jelasnya.
Ia menekankan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar visi Presiden menghadirkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045 benar-benar terwujud.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kepri Nyanyang menegaskan pihaknya terus mengebut pembangunan SPPG di seluruh wilayah kepulauan. Hingga kini, Kepri telah memiliki 127 unit SPPG dari target 253 unit.
“Targetnya, seluruh daerah termasuk pulau terluar bisa terlayani secara merata,” ujarnya.
Nyanyang menambahkan, hingga Agustus 2025, progres MBG di Kepri telah menembus 23 persen dari total target 516.419 penerima manfaat.
Capaian itu membuat Kepri kini masuk lima besar provinsi dengan capaian terbaik secara nasional dalam pelaksanaan Program MBG.(kar)
