TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemprov Kepri menyiapkan konsep dapur khusus, untuk melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah pulau-pulau kecil.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Kepri, Rika Azmi menyampaikan, langkah ini untuk mengatasi distribusi MBG yang tidak merata.
“Distribusi pangan (MBG) di pulau kecil tidak mudah,” ucapnya.
Karena itu, pihaknya sedang menyusun konsep dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) khusus pulau kecil agar layanan lebih merata.
Rika melanjutkan, untuk menjaga kualitas pangan MBG, pemerintah menyalurkan rapid test kit ke sekolah, memperkuat pengawasan pangan, menggandeng kelompok tani lokal
“Serta mewajibkan sekolah penerima manfaat menunjuk guru penanggung jawab distribusi dengan insentif harian Rp100 ribu,” ujarnya.
Dia juga menegaskan, Pemprov Kepri akan melakukan evaluasi ketat terhadap seluruh SPPG.
“Prinsipnya, makanan yang diberikan harus sehat, aman, dan bergizi,” tegasnya.
Sebelumnya, pelaksanaan program MBG di Kepri mendapat sorotan dari Komisi IX DPR RI.
Dalam kunjungan kerja ke Batam, pada 18 September 2025, Anggota Komisi IX Zainul Munasichin meminta pemerintah memberi perhatian khusus pada dapur MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“Kepri ini kepulauan, jadi butuh afirmasi khusus,” ujarnya.
Anggota Komisi IX lainnya, Cellica Nurrachadian juga menilai, distribusi dapur MBG di Kepri masih timpang. Kota besar seperti Batam mendapat porsi lebih.
“Kalau belum proporsional, apa kendalanya? Karena ini kemitraan, komunikasi intensif antara BGN dan pemerintah daerah mutlak diperlukan,” tegasnya.(kar)
