TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menargetkan seluruh kabupaten/kota, sudah mengoperasikan Sekolah Rakyat (SR) pada tahun 2026 ini.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kepri, Mahadi Rahman mengatakan, langkah ini menjadi strategi utama dalam memperluas akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera.
“Sejak Agustus 2025 hingga saat ini sudah ada tiga SR yang telah beroperasi,” ujarnya, kepada hariankepri.com, Jumat (23/1/2026).
Ia merincikan, ketiga lokasi tersebut berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Kota Tanjungpinang.
“Sekarang ketiganya sudah berjalan penuh untuk melayani anak-anak,” tuturnya.
Mahadi menjelaskan, setelah sukses mengoperasikan tiga titik itu, pihaknya kini fokus ke Kabupaten Lingga.
Pemerintah merancang pembangunan unit SR baru dengan target realisasi pada tahun ini juga.
“Kehadiran SR itu seyogyanya dapat menambah daftar sebaran akses pendidikan gratis berbasis asrama di Kepri,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut, pemerintah pusat ingin membangun 204 titik SR baru, untuk menampung 45.000 siswa di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2026.
“Tujuannya jelas, kami ingin memastikan tidak ada lagi kabupaten atau kota di Kepri yang tidak memiliki SR pada akhir tahun 2026 nanti,” tegasnya.
Kementerian Sosial memberikan penilaian positif terhadap penerapan sistem asrama di wilayah kepulauan seperti Kepri.
Ia menegaskan, sekolah berasrama menjadi solusi agar murid dari pelosok pulau tetap bisa belajar dengan fokus tanpa kendala jarak.
Dinsos Kepri terus memonitoring secara intensif terhadap SR yang sudah berjalan saat ini.
“Kita juga membantu kabupaten lain dalam pengusulan proposal ke pusat agar pemerataan pendidikan ini segera tuntas,” tutupnya. (dim)
