Harian Kepri

Diapresiasi Mendagri, Kota Tanjungpinang Urutan 7 Nasional Inflasi Terendah

Wako Rahma saat meninjau Gerai Pangan yang penjualnya mayoritas petani lokal-f/zulfan-hariankepri.com

TANJUNGPINANG (HAKA) – Selama tahun 2022, Kota Tanjungpnang berhasil meraih inflasi terendah nomor 3 dari 24 kota se-Sumatera. Hal ini disampaikan Kabag Perekonomian Setdako Tanjungpinang, Hermawan.

“Kalau secara nasional, Tanjungpinang berhasil masuk 10 besar, yakni urutan 7 nasional untu inflasi terendah se-Indonesia,” sebutnya.

Hermawan yang baru saja dilantik sebagai Sekretaris Bapelitbang ini menegaskan, inflasi Tanjungpinang masih terkendali, bahkan masih di bawah nasional dan Provinsi Kepri.

Menurutnya, hal ini terjadi karena Pemko Tanjungpinang yang dibantu oleh satgas pangan kepolisian, bulog dan stakeholder terkait, kerap melakukan pemantauan harga-harga bahan pokok dan kerap melakukan rapat koordinasi dengan distributor.

Wali Kota Rahma bersama FKPD saat Rakor tentang inflasi bersama Mendagri Tito Karnavian

“Kita juga dibantu bibit cabai dan lainya dari Bank Indonesia, termasuk bantuan dari Pemprov Kepri,” katanya, Rabu (11/1/2023) kemarin kepada hariankepri.com.

Bahkan, dari Dinas Pertanian dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang, juga menjalankan program Gerai Pangan yang terletak di Jalan Hang Lekir.

“Otomatis dengan banyaknya petani dan produk lokal, ikut membuat inflasi Tanjungpinang tetap terkendali,” terangnya.

Wali Kota Rahma foto bersama Mendagri

Ia menambahkan, terkait inflasi Tanjungpinang yang masuk 10 besar ini, juga dipaparkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2023, pada Senin (9/1/2023) kemarin melalui virtual.

Pada saat itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengapresiasi kepada 10 kota yang kondisi inflasinya terendah.

Menurutnya, daerah-daerah yang sangat bagus itu mulai dari kota Tarakan, Kota Tanjungpinang, Kota Manado, Kota Sorong, Tangerang, Tual, Cirebon, Semarang, Palopo, dan Ternate.

“Saya terima kasih banyak kepada kepala daerah yang bisa mengendalikan inflasi di daerahnya,” tukasnya.(adv)

Exit mobile version