JAKARTA (HAKA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan langkah strategis.
“Pemda harus melakukan efisiensi belanja rutin untuk menjamin pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” tegasnya.
Tito menekankan pentingnya penghematan pada pos anggaran yang tidak mendesak. Ia menyoroti beberapa belanja yang bisa ditekan oleh kepala daerah.
“Pemda harus melakukan efisiensi belanja-belanja yang lain,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).
Mendagri merinci pos belanja yang perlu mendapat perhatian khusus. Di antaranya adalah biaya rapat-rapat kerja dinas, makan minum, hingga biaya perawatan (harwat).
Menurutnya, penghematan dari sektor-sektor tersebut sangat signifikan. Hasil efisiensi ini dapat menutup kebutuhan pembayaran gaji PPPK di daerah.
Selain efisiensi, Tito juga menuntut kreativitas para kepala daerah. Pemda sebaiknya tidak hanya mengandalkan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.
“Itulah gunanya kepala daerah. Kalau cuma kerja rutin dan menghabiskan APBD, semua orang bisa,” tegasnya.
Tito menyarankan Pemda untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Caranya dengan menghidupkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar menghasilkan untung,” imbuhnya.
Selain itu, Pemda perlu mendorong sektor UMKM dan dunia usaha di wilayahnya. Penguatan sistem pajak restoran dan sektor lainnya juga menjadi kunci peningkatan PAD.
Menanggapi keresahan masyarakat terkait nasib PPPK, Tito meminta warga tetap tenang. Ia memastikan pemerintah pusat akan terus memantau perkembangan di daerah.
Saat ini, pemerintah masih memiliki waktu sekitar sembilan bulan hingga akhir tahun. Waktu tersebut cukup bagi Pemda untuk mengatur ulang postur anggaran.
Pemerintah pusat akan terus mendorong daerah melakukan langkah-langkah kreatif. Tito ingin memastikan dunia usaha tetap hidup sehingga PAD tambahan bisa mengalir.
“Jangan khawatir dulu. Kita akan terus mendorong daerah melakukan efisiensi dan mencari pendapatan kreatif,” tutupnya. (dim)
