TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Ismiyati menyebut, polemik pelaksanaan SPMB tingkat menengah atas di Tanjungpinang, ikut memicu bias pilihan lembaga pendidikan.
“Banyak pendaftar menumpuk di sekolah tertentu , seperti SMA 1, SMA 2, dan SMA 4,” kata Ismiyati.
Ismiyati membeberkan, data tentang daya tampung ruang kelas di ibukota provinsi sebenarnya sangat mencukupi, untuk memfasilitasi seluruh lulusan tingkat SMP.
”Ketimpangan preferensi wali murid menyebabkan salah satu sekolah kelebihan kuota hingga ratusan orang,” sebutnya.
Pihaknya juga menyoroti kelemahan indikator kelulusan jalur prestasi, karena hanya menguji dua bidang studi materi kemampuan akademik dasar berupa TKA.
”Sistem Dapodik sekarang sudah dikunci, kalau memaksakan masuk melebihi kuota 40 orang per kelas, nanti anak tidak akan punya nomor induk,” ujarnya.
Komisi IV berkomitmen, merombak formulasi seleksi tahun depan dengan memasukkan akumulasi nilai rapor secara komprehensif.
“Guna memberikan keadilan bagi capaian prestasi siswa,” imbuhnya.
Masyarakat juga perlu lebih proaktif melakukan pemutakhiran administrasi kependudukan model digital.
“Agar data identitas keluarga tidak tertolak sistem saat pendaftaran,” tukasnya. (sih)
