LIMBAH minyak hitam kembali mengepung pesisir pantai timur Bintan, saat musim utara tiba secara rutin. Termasuk di awal tahun 2026 ini.
Bencana lingkungan tahunan ini, terus merusak keindahan pasir putih yang menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau (Kepri).
Sayangnya, Pemerintah Kabupaten Bintan terkesan tidak maksimal, mencegah fenomena yang merusak reputasi daerah di mata turis mancanegara ini.
Sikap pemerintah daerah yang sebatas membersihkan pesisir pantai, menunjukkan lemahnya komitmen dalam menjaga aset berharga sektor pariwisata unggulan Bintan.
Padahal, sektor pariwisata merupakan mesin utama penggerak ekonomi yang menyumbang pendapatan asli daerah sangat besar, di Kabupaten Bintan.
Pemerintah seharusnya melindungi kawasan destinasi internasional seperti Lagoi, dari ancaman pencemaran limbah berbahaya setiap tahun.
Namun, koordinasi pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum masih terlihat sangat rapuh. Para pengelola resort terpaksa bekerja sendiri, membersihkan tumpukan minyak hitam, yang mencemari sepanjang garis pantai.
Ironisnya, tumpahan sludge oil ini terus menghantui nelayan dan pelaku usaha wisata tanpa ada solusi permanen.
Ketiadaan mitigasi bencana lingkungan yang sistematis, mencerminkan ketidakberdayaan pemerintah daerah dalam mengelola wilayah pesisir.
Selain itu, Pemkab Bintan belum mampu menekan pemerintah pusat, untuk memberikan perlindungan ekstra di jalur pelayaran internasional.
Ketidakhadiran pengawasan laut yang ketat, membuat kapal-kapal besar leluasa membuang limbah kotor ke perairan kita.
Oleh karena itu, publik mempertanyakan keseriusan Bupati dan jajarannya, dalam memproteksi sektor unggulan daerah ini.
Mereka hanya fokus melakukan promosi wisata, tanpa mampu menjamin kebersihan lingkungan dari serbuan minyak hitam.
Selanjutnya, kelalaian ini berpotensi menurunkan minat kunjungan wisatawan, karena kondisi pantai yang kotor dan berbau tajam.
Wisatawan tentu akan memilih destinasi lain yang lebih bersih, dan menawarkan keamanan lingkungan yang lebih terjamin.
Sebaliknya, pemerintah daerah perlu membentuk tim satgas khusus yang bekerja efektif memantau pergerakan limbah secara real-time.
Tim ini harus memiliki kewenangan kuat, untuk menindak segala bentuk pelanggaran lingkungan di wilayah perairan.
Di samping itu, sinergi dengan kementerian terkait harus segera membuahkan regulasi tegas bagi kapal yang melintas.
Pemerintah tidak boleh hanya berpangku tangan, melihat ekosistem laut Bintan hancur akibat ulah oknum tidak bertanggungjawab.
Maka dari itu, publik menuntut langkah konkret dari Pemkab Bintan, untuk mengakhiri siklus bencana yang memalukan ini.
Jangan sampai, sektor unggulan ini runtuh hanya karena pemerintah gagal menjaga kedaulatan lingkungan di rumah sendiri.
Kesimpulannya, perlindungan pantai dari limbah hitam menjadi ujian harga diri bagi kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Bintan saat ini.
Segera selamatkan pesisir Bintan sebelum keindahan alamnya hilang, tertutup pekatnya minyak hitam yang merusak segalanya.***
Taufik
Pemred hariankepri.com
