TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemprov Kepri berencana menyesuaikan anggaran belanja pegawai pada tahun 2026 mendatang.
Hal ini mereka lakukan, usai pemerintah pusat memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD), termasuk untuk Pemprov Kepri.
Anggaran yang semulanya mencapai sekitar Rp3,967 triliun, kini APBD hanya sekitar Rp3,471 triliun.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengakui, TKD Pemprov Kepri untuk 2026 turun menjadi sekitar Rp 1,4 triliun.
“Jumlah ini jauh di bawah ekspektasi kami,” ujarnya, kepada hariankepri.com, kemarin.
Nyanyang menyatakan, dampak dari pemangkasan itu akan menyentuh seluruh sendi kegiatan pemerintahan.
“Termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN),” tuturnya.
Belanja pegawai yang selama ini menduduki pos anggaran terbesar, kini masuk dalam daftar yang harus terkena rasionalisasi.
“Kami masih membahas belanja pegawai, termasuk belanja rutin lainnya,” bebernya.
Pada krisis anggaran saat ini, Pemprov Kepri tengah berupaya untuk mencari jalan keluar, termasuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wagub juga akan menggerakkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri sebagai ujung tombak.
“Untuk pinjaman, kami tinggal menunggu persetujuan DPRD. Tapi yang jelas, kami juga berupaya meningkatkan PAD,” pungkasnya. (dim)
