TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudi Chua, meminta pemprov segera merealisasikan anggaran, setelah penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2026.
Ia menilai, keterlambatan pencairan APBD akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat yang sudah lesu selama dua tahun terakhir.
“Kita berharap secepat mungkin, karena konsumsi daerah melalui APBD ini menjadi motor penggerak ekonomi,” ujarnya, kepada hariankepri.com, Sabtu (10/1/2026).
Politisi Hanura ini menjelaskan, hampir seluruh kabupaten kota se-Provinsi Kepri, kecuali Batam, memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap APBD.
Wilayah seperti Tanjungpinang, Lingga, Natuna, hingga Anambas akan merasakan dampak langsung jika anggaran terlambat mengalir.
Terlebih lagi, saat ini harga kebutuhan pokok sedang merangkak naik menjelang hari besar keagamaan.
“Kondisi ini semakin sulit karena adanya kebijakan dari pusat yang memengaruhi kenaikan harga hampir seluruh bahan pangan,” katanya.
Ia juga menyoroti nasib para pegawai, khususnya tenaga honorer atau THL, yang kerap menjadi korban keterlambatan gaji akibat proses administrasi DPA yang belum tuntas.
Menurut pengalamannya, para ASN biasanya baru menerima gaji pada pekan ketiga Januari, sementara tenaga honorer seringkali harus menunggu lebih lama, bahkan hingga tiga bulan.
“Kita harus hindari hal-hal seperti ini terulang kembali,” tegasnya.
Ia meminta Pemprov Kepri bergerak lincah mempersiapkan administrasi, mulai dari penyerahan DPA hingga penerbitan SK sejenisnya.
“Tanpa kelengkapan administrasi, DPA yang sudah keluar tetap tidak akan bisa mencairkan anggaran untuk kepentingan rakyat,” tutupnya. (dim)
