TANJUNGPINANG (HAKA) – Dinas PUPR Tanjungpinang, menanggapi sengketa fasilitas antara konsumen dan pengembang perumahan yang belakangan muncul ke publik.
Kepala Dinas PUPR Tanjungpinang, Rusli menilai, konflik tersebut berakar dari kebuntuan komunikasi. Kedua pihak terjebak dalam kesalahpahaman yang berkepanjangan.
“Kasus itu sebenarnya salah paham. Sisi konsumen ada benarnya, pengembang juga ada benarnya,” ujar Rusli kepada hariankepri.com, Senin (4/5/2026).
Rusli menjelaskan, Pemko Tanjungpinang belum bisa mengambil tindakan hukum. Sebab, pengembang belum menyerahkan aset perumahan secara administrasi kepada pemerintah.
Aturan mewajibkan pengembang bertanggung jawab mengelola fasilitas sebelum proses serah terima aset selesai. Kewajiban tersebut melekat sepenuhnya pada pihak pengembang.
“Kewenangan kami saat ini hanya melakukan langkah-langkah persuasif saja,” jelas Rusli.
Meski begitu, Pemko Tanjungpinang tetap menanggapi serius keluhan masyarakat. Pemerintah tidak tinggal diam melihat warga yang merasa mendapat kerugian.
Pihaknya membentuk tim gabungan dari Dinas PUPR, Perkim, DLH, dan PTSP. Tim ini langsung bergerak menuju lokasi kejadian di lapangan.
“Tim mengecek kondisi riil di lapangan. Kami melakukan mediasi agar muncul penyelesaian yang adil bagi kedua pihak,” tambahnya.
Rusli meminta pengembang lebih proaktif menjalin komunikasi dengan para konsumen. Hal ini penting agar masalah teknis tidak melebar menjadi sengketa.
“Kami terus memonitor perkembangan kasus ini. Kami ingin memastikan aturan tetap melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen,” tutupnya. (sih)
