TANJUNGPINANG (HAKA) – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kepri, Venni Meitaria Detiawati mengungkap perkembangan terbaru, terkait pelunasan kewajiban tunda bayar pemprov.
​Venni menegaskan, proses penyelesaian kewajiban tunda bayar Pemprov Kepri yang mencapai Rp104 miliar, saat ini sudah hampir rampung seluruhnya.
​”Alhamdulillah pelunasan tunda bayar sudah 99 persen dan hanya tersisa 2 kegiatan yang belum,” ujar Venni, Kamis (18/6/2026).
​Mengenai respon rekanan, Venni menyebut, situasi di lapangan tetap kondusif dan tidak ada gejolak dari para kontraktor.
​Para pihak ketiga biasanya hanya intens mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp, untuk menanyakan kepastian waktu pencairan dana kemitraan tersebut.
​Menanggapi pertanyaan itu, Venni selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), selalu menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan kondisi keuangan daerah yang belum stabil.
​BKAD Kepri meminta para kontraktor bersabar, sembari berharap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri segera tercapai agar pembayaran tuntas.
​Venni mengakui, para pengusaha pada dasarnya memahami kendala pemerintah daerah, meskipun beberapa di antaranya sempat menyampaikan keluhan personal.
​Rata-rata keluhan datang dari para pengusaha daerah di pulau-pulau, seperti di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.
​Para kontraktor tersebut mengeluhkan perputaran modal kerja mereka, yang sempat tertahan, akibat keterlambatan pencairan dana dari Pemprov Kepri.
​”Mereka hanya mengeluh modal kerja belum dibayar, sementara utang dapur sudah harus dibayarkan. Rata-rata keluhannya begitu,” ungkapnya.
​Venni bersyukur, karena pengusaha menyampaikan aspirasi dan keluhan dengan cara yang sangat baik tanpa memicu konflik.
​”Alhamdulillah situasi di Kepri aman-aman saja,” pungkasnya. (sih)
