Beranda Headline

Bupati Natuna Hadiri Penyerahan Sertifikat Tanah Asset Pemerintah Daerah se-Kepri

0
Bupati Natuna, Hamid Rizal saat menerima surat tanah dari kepala BPN Kepri-f/istimewa-pemkab

NATUNA (HAKA) – Bupati Natuna, Hamid Rizal, menghadiri acara Penyerahan Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah se Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang berlangsung di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/11/2020).

Pada pertemuan itu, Ketua KPK RI Firli Bahuri menegaskan, bahwa KPK sangat fokus dalam menyelesaikan persoalan sengketa aset milik Pemerintah Daerah di Kepri, dan Indonesia secara umum.

“Sengketa aset tersebut bisa membuka kesempatan korupsi apabila tidak diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Firli meminta kerjasama yang baik dari Pemerintah Daerah se-Kepri, untuk mencari data-data dalam rangka mencegah adanya sengketa tanah milik Daerah dikemudian hari.

Bupati Natuna, Hamid Rizal foto bersama ketua KPK-f/istimewa-pemkab

“Apabila aset-aset Daerah dan BUMN terus dibiarkan tidak terurus, maka akan semakin membuka ruang bagi munculnya perilaku korupsi oleh aparat yang tak bertanggungjawab, dengan memanfaatkan situasi tersebut,” tambahnya.

Sementara itu Pjs. Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin, dalam sambutannya meminta seluruh Kepala Daerah se-Kepri, mulai Bupati, Wali Kota dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk bersungguh-sungguh membantu program KPK.

“Penerbitan sertifikasi tanah merupakan bentuk dari perwujudan tata kelola Pemerintahan yang baik,” ungkapnya.

Bahtiar tidak ingin setiap daerah hanya sekedar melakukan Moratorium of Understanding (MoU), namun tidak diiringi dengan kerja yang maksimal.

Bupati Natuna, Hamid Rizal berfoto bersama usai penyerahan sertifikat-f/istimewa-pemkab

Bahtiar menyebutkan, Provinsi Kepri hanya memiliki luas daratan tidak lebih dari 4 persen, sehingga setiap adanya sengketa tanah milik Daerah, harus segera diselesaikan dengan baik.

“KPK saat ini sedang fokus untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut,” tambahnya.

Selanjutnya Bahtiar, untuk Provinsi Kepri, penyelesaian 29 bidang yang bersengketa telah diselesaikan. Tinggal masalah sengketa yang masih banyak di Kabupaten/Kota di Kepri, baik berupa bangunan maupun tanah.

“Saya meminta kerjasama yang baik dari Bupati/Walikota serta masyarakat untuk membantu KPK dan BTN dalam penyelesaian asset yang bermasalah tersebut,” pintanya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekdaprov Kepri T.S. Arif Fadillah, Pjs. Walikota Batam Syamsul Bahrum, Walikota Tanjungpinang Rahma, Bupati dan Pjs. Bupati se-Kepri, Sekdako Batam Jefridin, Pjs. Kepala BP Batam Puwiyanto serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Kepri. (dan/pemkab)

example banner

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here