TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mematangkan rencana pinjaman daerah, sebesar Rp400 miliar pada tahun 2026 ini.
Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, menyatakan, pihaknya saat ini sedang menunggu rekomendasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait rencana tersebut.
Ia menjelaskan, jajarannya telah bertemu dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, untuk membahas teknis pinjaman ini.
“Dari hasil pembahasan, kita tinggal melengkapi beberapa dokumen persyaratan saja,” ujarnya, kepada hariankepri.com, Selasa (13/1/2026).
Menariknya, Pemprov Kepri tidak mengajukan pinjaman ke bank daerah sendiri, yakni Bank Riau Kepri (BRK) Syariah.
Ansar membeberkan alasan di balik pemilihan Bank Jabar Banten (bjb) sebagai mitra pinjaman.
Menurutnya, kondisi internal BRK Syariah saat ini belum memungkinkan, untuk memproses pinjaman dalam skala besar karena struktur direksi yang belum lengkap.
“Itu kewenangannya terbatas hanya sampai Rp50 miliar. Makanya kita pilih Bank Jabar Banten, apalagi bunganya juga lebih kecil,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ansar menegaskan, dana segar senilai Rp400 miliar ini akan mengalir ke berbagai proyek strategis yang menyentuh kepentingan masyarakat.
“Itu pinjamannya selama 2 tahun, menyesuaikan dengan pekerjaan kita nanti di lapangan,” ucapnya.
Beberapa proyek yang menjadi prioritas seperti pembangunan gedung poli baru dan revitalisasi rumah sakit di Provinsi Kepri.
“Kemudian pembangunan Monumen Tugu Bahasa, serta jalan dan jembatan di berbagai kabupaten/kota,” katanya.
Khusus untuk peningkatan layanan kesehatan rumah sakit, Ansar berkomitmen melakukan perombakan total, baik dari sisi fisik maupun manajemen.
Ia bahkan telah meminta bantuan langsung dari Menteri Kesehatan agar Direktur RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung, bersedia membina manajemen rumah sakit tersebut.
“Targetnya, dalam satu tahun manajemen dan efisiensi rumah sakit sudah terbenahi, sehingga beban APBD bisa berkurang,” tutupnya. (dim)
