TANJUNGPINANG (HAKA) – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kepri menilai, realisasi Belanja Modal yang masih tercatat nol persen hingga 11 Maret 2026 sebagai hal yang normal dalam siklus keuangan daerah.
Kepala BKAD Kepri, Venni Meitaria, menjelaskan bahwa setiap daerah memang cenderung memiliki serapan anggaran yang masih rendah pada Triwulan I.
“Pemerintah biasanya hanya menggunakan anggaran untuk belanja pegawai dan rutinitas kantor seperti listrik, air, serta ATK,” ujar Venni kepada hariankepri.com, belum lama ini.
Venni memaparkan, saat ini sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang melelang paket pekerjaan fisik, bahkan beberapa di antaranya sudah menandatangani kontrak.
Terkait angka belanja modal di data SIKD yang masih nol persen meskipun sudah ada kontrak yang diteken, Venni menyebut hal itu bergantung pada pengajuan pihak rekanan.
“Tidak semua pihak ketiga mengajukan Uang Muka (UM). Terkadang mereka lebih memilih langsung menggunakan sistem termin,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Venni, angka nol pada pencairan belanja modal di awal tahun tidak menunjukkan penilaian negatif, terhadap kinerja pembangunan daerah.
Ia juga meminta publik membandingkan kondisi ini dengan daerah lain, karena rata-rata serapan belanja modal di awal tahun memiliki pola yang hampir sama.
“Cek saja provinsi lain, rata-rata hampir sama. Jadi, nol pencairan pada belanja modal bukan berarti negatif,” tegasnya.
Venni berharap masyarakat menerima informasi yang positif dan memahami tahapan administratif yang sedang berjalan di lingkungan Pemprov Kepri. (sih)
