UANG rakyat sebanyak Rp31 miliar bukan angka yang kecil. Namun, di Desa Busung, Kabupaten Bintan, anggaran fantastis itu seolah menguap begitu saja ke udara.
Menguap meninggalkan jejak bangunan, yang kini lebih pantas berlabel reruntuhan mahal, daripada sarana olahraga yang membanggakan.
Pembangunan stadion Megat Alang Perkasa, tahun 2017 menggunakan APBD. Kini, berdiri merana. Kondisinya hancur, utilitasnya rusak, dan semak belukar mulai mengambil alih kemegahannya.
Alih-alih menjadi pusat prestasi, stadion ini justru menjadi saksi bisu, buruknya perencanaan dan lemahnya tanggung jawab pemerintah daerah.
Lebih jauh lagi, yang lebih tragis dari sekadar kerusakan fisik adalah, lemahnya integritas di dalam birokrasi internal Pemkab Bintan.
Soal masalah pertanggungjawaban, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait justru menunjukkan drama yang sudah sangat basi.
Sinetron itu berjudul saling lempar tanggung jawab.OPD satu berdalih aset belum serahterima, OPD lainnya beralasan tidak ada anggaran pemeliharaan.
Fenomena “buang badan” ini adalah bentuk nyata dari bobroknya birokrasi. Bagaimana mungkin proyek puluhan miliar bisa terlantar, tanpa ada yang merasa memiliki kewajiban menjaga?.
Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah tugas pemerintah hanya menghabiskan anggaran pembangunan, lalu membiarkannya setelah proyek selesai?.
Sikap saling tuding ini adalah tamparan keras bagi masyarakat Bintan. Saat warga harus berhemat, pemerintah justru pemborosan yang luar biasa.
Jika pembangunan tanpa rencana pemeliharaan yang matang, itu bukanlah pembangunan. Tapi penghamburan uang negara secara terstruktur.
Sebagai langkah nyata, kota mendesak Bupati Bintan untuk turun tangan dan mengakhiri drama “pingpong” tanggung jawab antar-OPD ini.
Stadion Megat Alang Perkasa tidak butuh alasan, ia butuh perbaikan dan fungsi nyata. Jangan biarkan investasi Rp31 miliar ini, menjadi bukti kegagalan manajerial yang memalukan.
Pemerintah jangan hanya pintar membangun fisik, tapi bebal dalam merawat. Jika stadion ini tetap terbiarkan hancur, maka jangan salahkan publik.
Jika suatu waktu nanti, mereka menganggap, bahwa pembangunan di Bintan hanyalah ladang bagi-bagi proyek, tanpa memikirkan manfaat jangka panjang bagi rakyat. (red)
